Global Rise TV (Bangka) Sabtu (11/04/2026), menjadi panggung terbuka bagi tarik-menarik kepentingan tambang timah di wilayah konsesi PT Tata Hamparan Eka Persada (THEP). Di satu sisi, masyarakat mendesak percepatan aktivitas. Di sisi lain, negara melalui PT Timah Tbk diminta memastikan seluruh proses berjalan tertib, adil, dan tidak memicu konflik.
Forum yang dipimpin Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Bangka, Mendra Kurniawan, serta dihadiri anggota dewan, perwakilan masyarakat, dan mitra CV itu merumuskan sejumlah poin penting. Intinya tegas: tambang boleh jalan, tapi tidak boleh mengorbankan masyarakat dan stabilitas sosial.
Negara Diminta Hadir, Bukan Sekadar Mengawasi
Dalam forum, ditegaskan bahwa aktivitas pertambangan wajib memperhatikan masyarakat sekitar. Kehadiran negara—dalam hal ini PT Timah Tbk—tidak boleh hanya bersifat administratif, tetapi harus memastikan perlindungan dan manfaat nyata bagi warga terdampak.
Namun sorotan juga muncul. PT Timah disebut belum melibatkan koperasi lokal dalam skema kegiatan tambang. Padahal, pelibatan ekonomi lokal dinilai krusial untuk menjaga keadilan distribusi manfaat.
DPRD Tekankan Tambang Harus “Sejuk dan Damai”
Dipimpin Mendra Kurniawan, DPRD Bangka menggarisbawahi bahwa seluruh aktivitas penambangan harus dilakukan secara kondusif—“sejuk dan damai”—tanpa gesekan di lapangan. Semua pihak diminta menahan diri dan mematuhi kaidah pertambangan yang baik.
Pesan ini bukan tanpa alasan. Dengan luasan IUP PT Timah Tbk yang berada di atas HGU THEP dan mencakup dua wilayah—Desa Merawang dan Desa Riding Panjang—potensi konflik horizontal menjadi perhatian serius.
Dari total wilayah, sekitar 179 hektare berada di Desa Merawang, sementara sisanya masuk ke Desa Riding Panjang. Di Merawang sendiri, tercatat sekitar 400 warga yang terdampak langsung maupun tidak langsung oleh rencana aktivitas tambang.
Aspirasi Menguat: Minta Tambang Segera Jalan
Dalam RDP, perwakilan masyarakat menyampaikan permintaan tegas: aktivitas penambangan segera dimulai, khususnya pada blok-blok yang telah disepakati bersama mitra CV, dengan skema satu hektare per CV.
Pihak PT Tata Hamparan Eka Persada (THEP) juga memaparkan bahwa mekanisme pembayaran kompensasi atau BTT akan dilakukan secara bertahap berdasarkan luasan hektare.
Di sisi lain, langkah lanjutan juga disiapkan. Pertemuan khusus dengan Kepala Desa Riding Panjang akan digelar guna membahas dampak lingkungan secara lebih rinci—sebuah sinyal bahwa aspek ekologis mulai mendapat perhatian lebih serius.
PT Timah Minta Waktu, Semua Menunggu Keputusan
Menanggapi seluruh dinamika, PT Timah Tbk menyatakan tidak menutup diri terhadap aktivitas penambangan. Perusahaan juga berkomitmen melakukan pendataan masyarakat yang berprofesi sebagai penambang, sebagai bagian dari penataan kegiatan ke depan.
Namun, keputusan belum diambil. PT Timah meminta waktu maksimal satu minggu untuk merumuskan langkah final, termasuk terkait mekanisme izin aktivitas pada blok CV/mitra yang diusulkan masyarakat.
Fakta penting pun mengemuka: seluruh peserta rapat sepakat bahwa keputusan akhir sepenuhnya berada di tangan PT Timah.
Ujian Kepastian dan Keberpihakan
RDP ini tidak sekadar forum seremonial. Ia menjadi titik uji—apakah kebijakan tambang akan berpihak pada keteraturan, keadilan, dan aspirasi masyarakat, atau kembali terjebak dalam pola tunggu yang berlarut.
Satu hal yang pasti, waktu sudah diberi batas. Dalam hitungan hari, PT Timah Tbk dituntut menjawab: melangkah atau menunda. Dan di tengah tekanan publik, setiap keputusan akan membawa konsekuensi.
GlobalRiseTV :
Mega Lestari ✍️
