Global Rise TV.
(SERANG) – Revitalisasi pendidikan dari kementerian pendidikan dasar dan menengah (Kemendikasmen) merupakan salah satu program prioritas dari presiden Prabowo.,di sektor pendidikan dan menghabiskan anggaran yang sangat besar, namun program ini banyak menimbulkan keluhan dan kekhawatiran. Sabtu(23/05/2026).
Kondisi tersebut banyak terjadi di beberapa wilayah kabupaten serang. Pasalnya pada hari kamis, 30 April 2026 Bertempat di Gedung PGRI CIKANDE dinas pendidikan kabupaten serang menggelar rapat koordinasi revitalisasi dengan 22. kepala sekolah SMP se-Kabupaten serang namun didalam rangkaiannya terdapat intervensi dan pengondisian dari beberapa pihak.
Salah satu kepala sekolah yang enggan disebutkan identitasnya, menjelaskan bahwa acara tersebut di hadiri oleh kepala dinas, kasie sarpras dan pihak lain.
“Acara itu di hadiri pak kadis pendidikan, kasie sarpras SMP dan ada 1 orang kalau tidak salah namanya pak Rajab., ngakunya sih Tim dari pusat dan menyebutkan salah satu pejabat tinggi negara sekelas menteri juga,” ungkapnya.
Program Revitalisasi pendidikan ini sesuai Petunjuk Tekhnis (Juknis) yang dikeluarkan oleh kementerian pendidikan dasar dan menengah (KEMENDIKDASMEN) bahwa dilaksanakan dengan cara swakelola dan dilaksanakan oleh pihak sekolah dengan melibatkan peran serta masyarakat sekitar.
Namun berbeda hal yang terjadi dalam kondisi pertemuan tersebut yakni ada dugaan intervensi dari dinas pendidikan Kabupaten Serang.
“Proses acara tersebut berjalan lancar namun ada intervensi kepada kami 22 kepala sekolah SMP yg hadir harus membuat dan tandatangan surat pernyataan., penunjukan perencana dan pelaksana yang formatnya sudah mereka siapkan dan sudah ada nama yang tertera yaitu Mahruf alamat nya dari Tangerang. Format surat nya juga ada.” ungkapnya.
Hal tersebut membuat sebagian besar kepala sekolah mengeluh dan kebingungan karena dianggap bertolak belakang dengan juknis yang ada.
Hal ini mencerminkan buruk dan bobroknya birokrasi, di kalangan elite pemerintah yang diduga seenak udel memonopoli sebuah program, dengan menunjukan taring kekuasaan, mengabaikan sistem dan menginjak injak aturan yang ada.
Saat di konfirmasi melalui via WhatsApp (WA), Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Serang, terkait kegiatan di Gedung PGRI Cikande lebih memilih bungkam.
penegakan Hukum
Sebagai pilar utama ( Pilar Strategis) di Negara Republik Indonesia, dalam sistem keamanan nasional , yang memiliki peran sebagai penjaga keamanan, ketertiban masyarakat dan penegakan hukum, diharapkan segera mengambil langkah tindakan tegas terhadap oknum yang terlibat, demi terlaksananya pembangunan sekolah yang bermutu baik dan bisa di gunakan dalam jangka panjang.
Mekanisme Pengelolaan Revitalisasi
Mekanisme pengelolaan revitalisasi secara mandiri oleh satuan pendidikan, dengan melibatkan peran serta masyarakat, sesuai denga amanat dari peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2010, tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan.
Arahan Presiden Tentang Program Revitalisasi
Sesuai arahan Presiden Pranowo Subianto, “Tidak boleh ada sekolah yang atapnya runtuh/rusak, bahkan tidak boleh ada sekolah yang tidak ada wc, Dana akan dikirim langsung ke sekolah sekolah ( cash transfer) sekolah-sekolah akan melakukan swakelola sehingga nilai bantuan lebih bermanfaat oleh daerah”.
Sanksi Tegas
Sesuai pasal 8
Pihak kedua yang melakukan pelanggaran terhadap petunjuk teknis, dan perjanjian kerjasama ini, diberikan sanksi berupa :
- Teguran tertulis kepada satuan pendidikan penerima bantuan pemerintah program revitalisasi, dan di tembuskan kedinas pendidikan sesuai kewenangannya, / badan penyelenggaraan pendidikan/yayasan
- PerIngatan tertulis kepada penerima bantuan pemerintah program revitalisasi dan di tembuskan ke dinas pendidikan, sesuai kewenangan, badan penyelenggaraan pendidikan/yayasan
- Melakukan pengembalian dana pemerintah program revitalisasi yang sudah di terima ke khas negara seauai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Rep.KZ dan Joy.
