Global Rise TV (Serang)– Pemerintah Kabupaten Serang melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Serang menertibkan bangunan liar dan lapak pedagang kaki lima (PKL) di Kampung Citawa, Desa Kibin, Kecamatan Kibin, Kabupaten Serang, Banten, Kamis (11/6/2026).
Penertiban dilakukan setelah melalui tahapan prosedur sesuai ketentuan, mulai dari surat teguran hingga peringatan tertulis yang telah diberikan kepada para pemilik bangunan. Namun, sejumlah bangunan dan lapak yang berdiri di lokasi tersebut tidak dibongkar secara mandiri sehingga dilakukan tindakan pembongkaran dengan bantuan alat berat excavator.
Kegiatan penertiban melibatkan unsur Satpol PP Kabupaten Serang, TNI, Polri, Dinas Perhubungan, Kecamatan Kibin, Pemerintah Desa Kibin, serta disaksikan tokoh masyarakat setempat.
Camat Kibin, Asep Saepullah, S.STP., M.Si, mengatakan penertiban merupakan tindak lanjut dari usulan Pemerintah Desa Kibin dan aduan masyarakat terkait keberadaan bangunan liar yang disinyalir digunakan untuk aktivitas yang melanggar aturan, termasuk penjualan minuman keras ilegal.
“Ini merupakan tindak lanjut dari surat yang disampaikan Kepala Desa Kibin kepada kami dan juga aduan masyarakat. Selanjutnya kami berkoordinasi dengan Satpol PP yang kemudian menjalankan prosedur sesuai SOP mulai dari teguran hingga pembongkaran bangunan liar yang berada di Kampung Citawa,” ujar Asep.
Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah akan terus melakukan pengawasan guna mencegah munculnya kembali bangunan liar di lokasi tersebut.
“Kami akan terus melakukan pengawasan. Apabila di kemudian hari kembali ditemukan pelanggaran serupa, maka akan dilakukan tindakan sesuai aturan yang berlaku,” katanya.
Sementara itu, Kepala Desa Kibin, Ahmad Samsudin, menyampaikan bahwa langkah penertiban dilakukan demi menjaga ketertiban lingkungan, menindaklanjuti aspirasi masyarakat, serta mendukung pembangunan yang sesuai dengan ketentuan hukum.
“Kami dari Pemerintah Desa Kibin telah berupaya melakukan pendekatan secara persuasif kepada para pemilik bangunan dan pedagang kaki lima melalui surat pemberitahuan serta imbauan agar membongkar bangunannya secara mandiri. Namun karena tidak diindahkan, maka kami berkoordinasi dengan pihak kecamatan dan Satpol PP untuk mengambil langkah sesuai aturan yang berlaku,” ujar Ahmad Samsudin.
Menurutnya, penertiban tersebut bukan untuk menghambat masyarakat mencari nafkah, melainkan untuk menciptakan ketertiban dan memastikan pemanfaatan lahan dilakukan sesuai peruntukannya.
“Kami berharap masyarakat dapat memahami bahwa kegiatan ini dilakukan untuk menjaga ketertiban umum dan menghormati hak kepemilikan lahan. Ke depan kami mendukung adanya sentra usaha atau UMKM yang tertata dan sesuai dengan ketentuan sehingga masyarakat tetap dapat berusaha dengan nyaman dan legal,” tambahnya.
Dalam kesempatan yang sama, kuasa hukum pemilik lahan, Benyamin Panjaitan, menjelaskan bahwa bangunan-bangunan yang ditertibkan berdiri di atas lahan milik kliennya tanpa izin.
“Kami tidak pernah memberikan izin penggunaan lahan tersebut. Apabila di kemudian hari masih ada pihak yang mendirikan bangunan tanpa izin di atas tanah klien kami, tentu akan ditempuh langkah hukum sesuai ketentuan yang berlaku,” tegas Benyamin.
Salah seorang pedagang batu cincin yang dikenal dengan nama Pakde mengaku menerima hasil penertiban tersebut dan berharap masih dapat memperoleh kesempatan berusaha di lokasi yang sesuai.
“Kami berterima kasih atas penataan ini. Harapan saya ke depan masih bisa diberikan ruang untuk mencari nafkah dan berjualan secara tertib,” ujarnya.
Kegiatan penertiban berlangsung aman dan kondusif dengan pengamanan dari unsur TNI-Polri serta dukungan masyarakat setempat.
(A,Oman)
