Global Rise TV
(Serang) – Putusan Kasasi Mahkamah Agung (MA) sudah mengetuk palu, Situ Ranca Gede Jakung, Modern Cikande, adalah aset resmi Pemerintah Provinsi Banten. Hukum di atas kertas sudah final. Namun di lapangan, kenyataan justru menampar wajah keadilan. Aset negara tersebut hingga kini masih dikangkangi, disewakan, dan diperas habis-habisan untuk mempertebal kantong segelintir elite yang kebal hukum.
Gerah dengan pembiaran yang kasat mata ini, Koalisi Pemerhati Penegakan Hukum dan Penyelamat Aset Negara menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran pada Kamis siang. Mereka mengepung dua poros kekuasaan di Banten: Gedung DPRD Provinsi Banten dan Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten. Kedatangan massa bukan untuk berdialog manis, melainkan untuk menagih utang penegakan hukum yang mandek.
“Kami datang bukan untuk meminta belas kasihan. Kami datang menagih hukum!” tegas Juru Bicara Koalisi, Didi Haryadi, di depan pagar Kejati Banten.
Lahan Bancakan Elite Politik Birokrasi Negara Rugi Rp1 Triliun, Hukum Hanya “Tajam ke Bawah”
Koalisi membongkar fakta mencengangkan bahwa kawasan resapan air Situ Ranca Gede telah dialihfungsikan menjadi komoditas bisnis ilegal. Nama korporasi besar seperti PT Modern Estat ikut terseret dalam pusaran konspirasi ini. Ironisnya, fungsi vital situ sebagai benteng ekologis warga justru dikorbankan demi syahwat keserakahan yang ditaksir merugikan negara hingga Rp1 triliun.
Kritik pedas juga dialamatkan kepada tebang pilihnya proses hukum. Hingga saat ini, aparat baru menyentuh Kepala Desa Babakan atas dugaan gratifikasi sebesar Rp700 juta. Sementara itu, para aktor intelektual, korporasi, dan pejabat tinggi yang diduga menjadi otak sekaligus pemberi suap masih melenggang bebas tanpa tersentuh.
“Ini milik negara, milik kita semua. Bukan milik Komisi I, bukan milik oknum Ketua Dewan! Berani-beraninya ada yang menjual aset ini demi keuntungan pribadi,” semprot Ketua Koalisi, Bang Gaos.
DPRD Bungkam, Kejati Diminta Berhenti “Bermain Sandiwara”
Koalisi secara terbuka menuding DPRD Provinsi Banten sengaja bungkam dan melakukan pembiaran massal atas tidak dieksekusinya putusan MA. Mereka menuntut Ketua DPRD Banten segera angkat bicara dan berhenti bersembunyi dari tanggung jawab pengawasan aset daerah.
Desakan lebih brutal diarahkan ke Korps Adhyaksa. Kejati Banten diminta tidak alergi mengusut kasus korupsi kakap dan segera menyeret pejabat Pemprov Banten yang terlibat ke balik jeruji besi.
“Ini kasus dugaan suap. Kalau hanya satu pihak (penerima) yang diproses, itu bukan penegakan hukum. Itu sandiwara panggung boneka!” kecam Ketua Koalisi Pemerhati Aset Negara, Nurhamjah.
Jawaban Klasik Kejati: Antara “Mohon Waktu” atau Menunggu Amarah Massa
Menghadapi gelombang protes, perwakilan Kasi Jampidsus Kejati Banten, David dan Jo, hanya mampu memberikan normatif yang klise. Mereka berterima kasih atas aksi yang tertib dan berjanji akan mempelajari data untuk dilaporkan ke pimpinan.
Menghadapi gelombang protes, perwakilan Kasi Jampidsus Kejati Banten, David dan Jo, hanya mampu memberikan normatif yang klise. Mereka berterima kasih atas aksi yang tertib dan berjanji akan mempelajari data untuk dilaporkan ke pimpinan.
“Kami mohon waktu untuk menganalisa,” ujar perwakilan Kejati, sebuah kalimat template yang dinilai koalisi hanya taktik mengulur waktu.
Koalisi menegaskan tidak akan terkecoh oleh janji manis birokrasi. Jika tidak ada tindakan nyata dalam waktu dekat, mereka mengancam akan melumpuhkan Banten dengan gelombang massa yang jauh lebih besar.
Situ Ranca Gede kini bukan lagi sekadar urusan genangan air atau lahan sengketa. Ia adalah ujian sekaligus cermin retak di Tanah Jawara. Publik kini menonton apakah hukum di Banten masih memiliki taji, atau giginya sudah rontok karena terlalu lama mengunyah kepentingan?
Hidup rakyat
Hidup masyarakat
Hidup Warga Banten
Rep.Global Rise TV/Joy
