Global Rise TV (Banten) – Menanggapi berkembangnya berbagai informasi dan opini di media sosial terkait insiden yang terjadi di wilayah Kota Serang, perlu dipahami bahwa setiap peristiwa hukum harus ditempatkan secara utuh, objektif dan berdasarkan fakta yang sedang didalami oleh aparat yang berwenang. Penyederhanaan persoalan atau penarikan kesimpulan secara prematur justru berpotensi menyesatkan publik dan mengaburkan substansi permasalahan yang sebenarnya.
Berdasarkan informasi awal yang diperoleh dari unsur-unsur terkait di lapangan, rangkaian kejadian tersebut berawal dari permasalahan penarikan atau penguasaan kendaraan yang melibatkan pihak matel/debt collector dengan anggota Sat Brimob Polda Banten. Dalam perkembangan situasi, terjadi interaksi yang kemudian turut melibatkan salah satu anggota Kodim 0602/Serang. Oleh karena itu, sangat penting untuk melihat perkara ini sebagai rangkaian peristiwa yang memiliki konteks dan kronologi tertentu, bukan sebagai tindakan yang dapat langsung digeneralisasi kepada institusi tertentu.
TNI Angkatan Darat memiliki komitmen yang tegas bahwa setiap prajurit wajib tunduk pada hukum dan disiplin keprajuritan. Tidak ada toleransi terhadap tindakan yang bertentangan dengan aturan hukum maupun ketentuan yang berlaku di lingkungan TNI. Atas dasar itulah, anggota yang diduga terlibat telah diamankan dan saat ini berada dalam penanganan Denpom III/Serang guna menjalani proses pemeriksaan, pendalaman dan pengumpulan fakta secara menyeluruh.
Langkah tersebut menunjukkan bahwa institusi TNI tidak menempatkan prajurit di atas hukum. Sebaliknya, setiap dugaan pelanggaran harus diuji melalui mekanisme hukum yang berlaku sehingga menghasilkan kesimpulan yang objektif, adil dan dapat dipertanggungjawabkan. Prinsip yang dipegang TNI sederhana dan jelas yaitu apabila terbukti melakukan pelanggaran, maka yang bersangkutan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Dalam waktu yang bersamaan, Kodim 0602/Serang telah berkoordinasi secara intensif dengan Kapolresta Serang Kota, Dansat Brimob Polda Banten serta Denpom III/Serang. Langkah ini merupakan bentuk tanggung jawab bersama untuk menjaga stabilitas keamanan wilayah, mencegah berkembangnya kesalahpahaman di tengah masyarakat serta memastikan proses penanganan berjalan secara profesional dan tidak dipengaruhi tekanan opini publik.
Perlu ditegaskan bahwa hubungan TNI dan Polri dalam peristiwa ini tetap berjalan dengan baik, profesional dan dilandasi semangat menjaga kepentingan bangsa dan negara. Tidak terdapat ruang bagi upaya saling melindungi ataupun saling menyalahkan. Yang dikedepankan adalah penegakan hukum, pencarian fakta serta penyelesaian masalah sesuai kewenangan masing-masing institusi.
Karena itu, narasi yang berkembang seolah-olah TNI berharap perlakuan khusus, meminta keringanan atau mengandalkan hubungan institusional untuk menghindari proses hukum merupakan asumsi yang tidak berdasar. TNI Angkatan Darat tidak pernah mengharapkan belas kasihan dari institusi manapun dalam penegakan hukum. Yang diharapkan hanya satu, yaitu proses yang objektif, profesional, transparan dan berdasarkan fakta. Apabila terdapat anggota TNI yang terbukti melakukan pelanggaran, maka institusi mendukung sepenuhnya penegakan hukum sesuai mekanisme yang berlaku.
Masyarakat juga perlu melihat bahwa fokus utama penanganan perkara ini adalah mengungkap secara utuh akar permasalahan dan rangkaian kejadian yang melatarbelakanginya. Oleh sebab itu, publik diharapkan tidak terjebak pada narasi yang menggeneralisasi tindakan individu menjadi representasi institusi. TNI Angkatan Darat tetap menjunjung tinggi supremasi hukum, mendukung sinergitas TNI-Polri, serta berkomitmen menjaga kepercayaan masyarakat melalui sikap terbuka, akuntabel dan bertanggung jawab dalam setiap proses penegakan hukum.(kz)
