Global Rise TV (Serang), — Anggota Komisi V DPRD Provinsi Banten dari Fraksi Partai Golkar angkat bicara terkait dugaan rencana perumahan tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di sejumlah instansi pemerintah.
Dalam wawancara dengan media nasional Global Rise TV, perwakilan DPRD Banten menyampaikan keprihatinannya terhadap isu tersebut. Ia menilai, kebijakan merumahkan PPPK berpotensi menambah angka pengangguran, khususnya di Provinsi Banten yang saat ini masih menghadapi tantangan ketenagakerjaan.
“Hal ini sangat disayangkan jika benar terjadi. Angka pengangguran di Banten dan daerah lain masih cukup tinggi. Pemerintah seharusnya mencari solusi terbaik bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang telah mengabdi di instansi pemerintah,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa PPPK, baik yang berstatus penuh waktu maupun paruh waktu, merupakan bagian dari Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah melalui proses seleksi dan pengangkatan resmi.
Menurutnya, pemerintah perlu mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi sebelum mengambil kebijakan tersebut, serta memastikan adanya perlindungan bagi tenaga kerja yang telah berkontribusi dalam pelayanan publik.
DPRD Banten pun mendorong adanya dialog antara pemerintah daerah dan pusat guna mencari jalan keluar yang tidak merugikan para pegawai maupun masyarakat luas.
laporan:JS
