Global Rise TV (Tangerang)-, 27 Januari 2026 – Praktik ketertutupan informasi publik kembali terjadi dan mencederai nilai-nilai demokrasi di wilayah Kecamatan Kemiri. Upaya wartawan dalam menjalankan tugas mulia untuk meliput kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan diduga kuat dihambat, bahkan kehadiran awak media seolah dianggap sebagai beban oleh pihak penyelenggara.
Kejadian ini bermula saat sejumlah wartawan yang hendak meliput jalannya Musrenbang justru tidak diperkenankan masuk dan dibiarkan tertahan di luar pintu ruangan. Tindakan ini merupakan preseden buruk bagi transparansi pengelolaan anggaran dan kebijakan publik.
Poin-Poin Pernyataan Sikap:
- Pelanggaran UU Pers: Menghalangi wartawan dalam mencari informasi adalah pelanggaran nyata terhadap UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Pasal 18 ayat (1) secara tegas menyatakan bahwa setiap orang yang menghambat atau menghalangi kerja jurnalistik dapat dipidana.
- Tugas Wartawan Bukan Beban: Kami menegaskan bahwa kehadiran wartawan di Musrenbang bukan untuk mencari kesalahan, melainkan menjalankan amanah publik demi transparansi. Menganggap wartawan sebagai beban menunjukkan adanya mentalitas birokrasi yang anti-kritik dan takut akan keterbukaan.
- Hak Publik Atas Informasi: Musrenbang adalah forum publik yang membahas hajat hidup orang banyak. Menutup akses wartawan sama saja dengan menutup hak rakyat untuk mengetahui ke mana dan bagaimana anggaran daerah akan digunakan.
Desakan Klarifikasi: Kami mendesak Camat Kemiri dan pihak terkait untuk memberikan klarifikasi terbuka dan meminta maaf atas perlakuan diskriminatif terhadap profesi wartawan di lapangan.
Wartawan adalah pilar keempat demokrasi. Membungkam wartawan di luar pintu adalah bentuk pelecehan terhadap profesi yang dilindungi undang-undang. Kami tidak akan berhenti menyuarakan kebenaran meski pintu-pintu birokrasi coba dikunci rapat.
(Kz)
