Global Rise TV (SUKABUMI)– Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), H. Dedi Damhudi, S.E., menggelar kegiatan sosialisasi peraturan daerah (Sosper) bertema “Penyebarluasan Peraturan Daerah Tahun Anggaran 2024-2025”. Acara ini berlangsung di Desa Buniwangi, Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, pada Sabtu (25/1/25), dan dihadiri oleh jajaran pengurus DPC PPP serta sekitar 120 warga setempat.
Dalam sambutannya, H. Dedi menyampaikan rasa syukur atas terselenggaranya kegiatan ini yang merupakan bagian dari upaya DPRD dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap peraturan daerah. “Alhamdulillah, hari ini kita dapat melaksanakan sosialisasi perda yang rutin dilakukan. Selain itu, kita juga meresmikan mushola yang baru dibangun. Semoga mushola ini menjadi pusat ibadah yang memakmurkan umat, sebagaimana sabda Rasulullah, barang siapa membangun masjid maka Allah akan membangunkan rumah megah di surga,” ujarnya.
Pada kesempatan tersebut, sosialisasi perda kali ini difokuskan pada regulasi di bidang ketenagakerjaan. H. Dedi menegaskan pentingnya pemahaman masyarakat terhadap aturan ketenagakerjaan, meskipun tidak semua peserta yang hadir saat ini bekerja. “Informasi ini tetap bermanfaat karena tugas kami adalah menyebarluaskan peraturan agar masyarakat memahami hak dan kewajibannya,” jelasnya.
Kegiatan serupa sebelumnya telah diselenggarakan di Desa Palasari Girang, Kecamatan Kalapanunggal, dan akan terus berlanjut ke berbagai wilayah di Sukabumi sebagai bentuk silaturahmi sekaligus edukasi bagi masyarakat.
Menanggapi isu pemutusan hubungan kerja (PHK) yang marak terjadi di Sukabumi, H. Dedi berharap adanya sinergi antara pemerintah, investor, dan pengusaha dalam meminimalisir dampaknya. “Dampak pandemi COVID-19 masih terasa, namun dengan banyaknya investor yang datang ke Sukabumi, kami optimis akan ada perbaikan. Terlebih, dengan kepemimpinan Pak Prabowo sebagai presiden dan Pak Dedi Mulyadi sebagai gubernur, prioritas pembangunan infrastruktur akan menjadi kunci utama dalam menarik investasi,” ungkapnya.
Ia juga menyoroti alokasi dana pendapatan provinsi yang mencapai Rp8 triliun per tahun, yang akan difokuskan pada perbaikan jalan provinsi dalam dua tahun mendatang. “Infrastruktur yang baik akan menunjang investasi dan membuka peluang kerja yang lebih luas. Selain itu, aset-aset tanah milik provinsi yang belum dioptimalkan juga harus dimanfaatkan guna meningkatkan lapangan kerja,” tegas H. Dedi.
Kegiatan ini menjadi bukti komitmen DPRD Provinsi Jawa Barat dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat, baik melalui penyebarluasan regulasi maupun mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan.
Dani Sanjaya Permas
