Global Rise TV (Bangka)-DPRD Kabupaten Bangka,Sabtu (30/11/2024), menggelar Rapat Paripurna pengesahan Raperda APBD TA.2025 dan Penetapan Propemperda tahun 2025, rapat dipimpin langsung oleh ketua DPRD Jumadi., S.IP., dan, dihadiri oleh Bapak Pj. Bupati Bangka Muhammad Haris. AR., AP., MM., Wakil Ketua (II) M. M.Taufik Koriyanto, SH.,MH., segenap (FORKOPIMDA) Kepala Dinas, kantor, Camat, Lurah, Darma Wanita dan Insan Pers, serta para undangan lainnya, Senen (02/12/2024).
“Ketua DPRD Kabupaten Bangka Jumadi SI.P., dalam sambutannya mengatakan Agenda Rapat persetujuan terhadap Raperda tentang APBD, Kabupaten Bangka tahun anggaran 2025 yang telah disampaikan melalui rapat paripurna pada tanggal (14) September 2024 yang lalu,
Selanjutnya, telah dilakukan pembahasan, terhadap Raperda tersebut oleh Badan Anggaran dengan, tim anggaran pemerintah, Kabupaten Bangka, dan telah mencapai kesepakatan untuk diparipurnakan pada hari ini, setelah, dilaksanakan pembahasan selama lebih kurang (4) hari efektif, terhadap Raperda tentang APBD tahun, anggaran 2025 antara badan anggaran dan TAPD, telah disepakati, pendapatan dan belanja dalam APBD, kabupaten Bangka tahun anggaran 2025, sebagai Bentuk,
“(A). Pendapatan Daerah Sebesar : Rp.1.180.791.433.200; Terdiri dari : (A). Pendapatan Asli daerah Sebesar :Rp.207.092.732.600; (B). Pendapatan Transfer Sebesar : Rp.973.698.700.600; (B). Belanja Sebesar : Rp.1.188.782.587.415; Difisit Sebesar : Rp.7.991.154.215; (C). Pembiayaan Daerah Sebesar :Rp7.991.154.215; Pembiayaan Netto Sebesar : RP.7.991.154.215 (A). silpa sebesar, Nihil,
Selanjutnya dalam Agenda Penetapan Propemperda tahun 2025, Jumadi, S.IP., Mengatakan berdasarkan laporan ketua Bapemperda Raperda yang masuk dalam Propemperda Kabupaten Bangka tahun 2025 sebanyak (13) tiga belas Raperda, terdiri dari adapun (12) dua belas, Raperda, merupakan usulan dari Bupati, dan (1) satu Raperda inisiatif DPRD, jika ada Raperda yang urgen selain (13) tiga belas tersebut, sesuai ketentuan pasal, (16) ayat (5) peraturan menteri dalam negeri nomor (120) tahun 2018, tetap dapat dikomodir dan masuk dalam daftar, Raperda kumulatif terbuka tahun 2025,
“Pj. Bupati Bangka Muhammad Haris, AR., AP., MM., mengatakan pada APBD, tahun anggaran 2025, pendapatan transfer kita khususnya, transfer pemerintah pusat mengalami, penurunan yang sangat signifikan, yaitu hanya sebesar rp. 915.665.812.000,- atau turun hampir sebesar minus 8,19 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya, oleh karena itu kita harus, memaksimalkan kebutuhan belanja, yang semakin tahun justru semakin, besar sesuai dengan kapasitas fiskal, daerah,
Fokus belanja pemerintah daerah tahun anggaran 2025 selain diprioritaskan untuk pemulihan ekonomi daerah, meningkatkan kualitas sumber, daya manusia memperkuat, konektivitas antar sektor, mendorong akselerasi reformasi, birokrasi juga diprioritaskan,
“Untuk mendukung penghapusan kemiskinan ekstrem penurunan stunting, pengendalian inflasi daerah, peningkatan investasi, penguatan standar pelayanan minimal, optimalisasi jaminan sosial masyarakat,
Kami menghargai masukan maupun, catatan-catatan yang telah, disampaikan oleh masing-masing, fraksi, dan akan kami jadikan, sebagai bahan pertimbangan di, dalam penyusunan kebijakan anggaran, ke depan, pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan, kepada DPRD kabupaten Bangka, terkhusus badan anggaran DPRD, kabupaten Bangka yang sudah melakukan pembahasan APBD, tahun anggaran 2025 bersama dengan (TAPD) dan, perangkat daerah di lingkungan, pemerintah kabupaten Bangka, secara intensif cermat, dan lancar,
“Dengan harapan APBD tahun anggaran 2025, yang kita susun, akan menjadi lebih baik lagi dan lebih bermanfaat bagi seluruh masyarakat Kabupaten Bangka, Pada tahun 2025 ini akan ditetapkan (13) tiga belas, Raperda Kabupaten Bangka dalam program, pembentukan peraturan daerah, (Propemperda) tahun 2025 dan (1) satu, diantaranya merupakan Raperda inisiatif dewan, perwakilan rakyat daerah Kabupaten Bangka,
Adapun ke, (12) dua belas Raperda dari pihak eksekutif, yaitu (1), Raperda tentang pertanggungjawaban, pelaksanaan anggaran pendapatan dan, belanja daerah tahun anggaran 2024 (2) Raperda tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah, tahun, anggaran 2025 (3) Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah, tahun anggaran 2026, (4) Raperda tentang perlindungan lahan, pertanian pangan Berkelanjutan,
“(5) Raperda tentang perubahan kedua atas peraturan daerah Kabupaten Bangka nomor (9), tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah pemerintah Kabupaten Bangka (6) Raperda tentang, pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat (7), Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD) Kabupaten Bangka tahun 2025-2029, (8) Raperda tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Bangka nomor (3) tahun, 2021 tentang perangkat desa,
(9) Raperda tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor (15) tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan desa (10) Raperda tentang Badan usaha milik desa dan Badan usaha Milik desa Bersama; (11) Raperda tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Bangka nomor (7), tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, dan (12) Raperda tentang penyertaan modal pemerintah, Kabupaten Bangka ke, perusahaan, umum daerah agro lestari mandiri, Berupa barang selanjutnya (1), satu Raperda inisiatif dewan Perwakilan, Rakyat daerah Kabupaten Bangka, yaitu Raperda tentang pengelolaan barang milik daerah,
“Kami berharap dewan yang, terhormat nantinya dapat membahas ke, (13) ketiga belas Raperda ini, Bersama-sama dengan pihak eksekutif terkait, sesuai dengan mekanisme yang, Berlaku dan, pada gilirannya dapat disetujui dewan, yang terhormat untuk ditetapkan, menjadi perda Kabupaten Bangka”, Humas DPRD Bangka Firman, Pungkasnya (Imron).
