Global Rise TV
(Pandeglang – Banten)-Proyek pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Desa Cikalong, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, yang dilaksanakan oleh CV Sangga Raksa kini menjadi sorotan tajam publik. Pasalnya, proyek bernilai besar ini diduga penuh dengan kejanggalan, penyimpangan, dan indikasi lemahnya pengawasan dari pemerintah daerah maupun instansi terkait.
Alih-alih menjadi solusi atas krisis air bersih di desa, proyek ini justru mengundang kemarahan warga dan keluhan dari para pekerja. Tak hanya dugaan manipulasi pelaksanaan, tetapi juga indikasi eksploitasi tenaga kerja, dan ketertutupan informasi publik yang sangat mencolok.
TIDAK ADA PENGAWAS, TIDAK ADA PELAKSANA, SEMUA BUNGKAM
Ketika awak media mencoba mengonfirmasi siapa penanggung jawab proyek, baik pekerja maupun warga sekitar sama-sama menggelengkan kepala. Mereka seolah-olah tidak tahu siapa pelaksana sebenarnya. Bahkan, ketika nama CV Sangga Raksa disebutkan, tak seorang pun dapat menjelaskan keberadaan pihak perusahaan di lokasi proyek.
“Kami hanya kerja. Tidak tahu siapa yang nyuruh langsung. Pokoknya ada yang ngasih kerjaan, ya kami kerja,” kata salah satu pekerja dengan nada pasrah. Hal ini menimbulkan kecurigaan kuat bahwa proyek dikelola secara tertutup, tidak profesional, dan sangat jauh dari asas akuntabilitas.
Padahal proyek sebesar ini seharusnya dikerjakan secara terbuka, sesuai standar teknis dan administratif, dengan pengawasan ketat dari Dinas PUPR maupun inspektorat daerah. Namun yang terjadi justru sebaliknya: proyek dilaksanakan seolah sembunyi-sembunyi, nyaris tanpa pengawasan.
UPAH RENDAH, PEKERJA MENANGIS – APAKAH MANUSIA CUMA DIHARGAI RP 100.000/HARI?
Lebih memprihatinkan lagi, para pekerja di proyek ini menyampaikan keluhan soal upah harian yang sangat tidak manusiawi. Hanya dibayar Rp 100.000 per hari untuk pekerjaan berat di bawah terik matahari, tanpa perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja yang layak.
“Capek, panas, kadang hujan, kerja berat… tapi dibayar cuma segitu. Gak cukup buat makan keluarga,” ujar salah seorang buruh lokal.
Pertanyaannya: Ke mana anggaran yang besar itu mengalir? Jika tenaga kerja lokal hanya dibayar Rp 100.000 per hari, dan pelaksana proyek tidak pernah hadir atau dikenali warga, patut diduga ada ketidakwajaran serius dalam penggunaan dana.
MENGAPA PEMKAB PANDEGLANG DIAM?
Proyek SPAM ini bukan hanya soal air bersih. Ini soal kepercayaan rakyat terhadap pemerintah. Jika proyek seperti ini bisa berjalan dengan segudang pelanggaran tanpa tindakan tegas, maka pemerintah daerah telah gagal melindungi rakyatnya.
Di mana peran Kepala Dinas PUPR Kabupaten Pandeglang? Ke mana fungsi pengawasan inspektorat dan camat setempat? Mengapa saat rakyat menjerit, pemerintah justru bungkam?
Masyarakat tidak butuh proyek asal-asalan yang hanya menguntungkan segelintir pihak. Mereka butuh pembangunan nyata yang transparan, adil, dan berdampak langsung.
TUNTUTAN: USUT TUNTAS! JANGAN ADA PEMBANGUNAN BERMASALAH YANG DIDIAMKAN
Masyarakat Desa Cikalong dan Kecamatan Cibitung menuntut agar:
Pemerintah Kabupaten Pandeglang segera turun tangan melakukan audit dan investigasi terhadap proyek SPAM ini.
Kejaksaan dan Inspektorat harus bergerak cepat mengusut dugaan penyimpangan dana dan pelanggaran administrasi.
Upah pekerja harus diperbaiki, dan hak-hak mereka dilindungi sesuai Undang-Undang Ketenagakerjaan.
KESIMPULAN: RAKYAT BUKAN OBJEK, RAKYAT ADALAH SUBJEK PEMBANGUNAN
Proyek pembangunan, apalagi yang bersumber dari uang negara, seharusnya membawa manfaat, bukan penderitaan. Jika proyek SPAM di Desa Cikalong ini dibiarkan tanpa pengawasan, maka bukan mustahil pembangunan di daerah lain juga akan mengalami hal serupa.
Rakyat menuntut keadilan, transparansi, dan perlindungan dari pemerintah. Jangan jadikan proyek air bersih sebagai “ladang basah” untuk segelintir oknum.
Jika negara tidak hadir, maka rakyat akan terus menjadi korban dari pembangunan yang hanya indah di atas kertas, tetapi bobrok di lapangan.
Laporan: (Shm) Abret
