Gelobal Rise TV
(Pandeglang, Banten) – Polemik terkait pelaksanaan proyek Jalan Usaha Tani (JUT) di Desa Kutakarang, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Pandeglang, terus mengundang perhatian publik. Permohonan audiensi yang diajukan oleh masyarakat setempat pada Rabu, 6 Juli 2025, untuk membahas dugaan proyek asal jadi dengan anggaran sebesar Rp111.600.000, diduga tidak ditanggapi oleh pihak Kecamatan Cibitung. Situasi ini menuai kritik tajam dari berbagai pihak, termasuk dari kalangan organisasi masyarakat sipil.
Proyek JUT yang dibiayai dari Dana Desa tahap pertama tahun anggaran 2025 itu dinilai dikerjakan secara asal-asalan dan tidak sesuai dengan rencana anggaran biaya (RAB). Sejumlah warga yang melakukan pemantauan langsung ke lapangan menyatakan bahwa material yang digunakan berkualitas rendah, pengerjaan terkesan terburu-buru, dan tanpa pondasi yang memadai. Hal ini menimbulkan dugaan kuat adanya penyimpangan dan pelanggaran prosedur dalam pelaksanaan proyek.
“Kami sudah ajukan permohonan audiensi secara resmi agar ada ruang dialog antara warga dan pihak kecamatan. Tapi hingga hari yang dijanjikan, tidak ada tanggapan sama sekali. Ini bentuk pengabaian terhadap aspirasi rakyat,” ujar salah satu tokoh pemuda Desa Kutakarang.
Merespons situasi yang dinilai stagnan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Badak Banten DPC Kecamatan Cibitung turut menyampaikan pernyataan sikap. Melalui surat resmi, mereka juga mengajukan permohonan audiensi kepada pihak Kecamatan Cibitung, dengan tujuan mendorong transparansi dan meminta klarifikasi atas dugaan lemahnya pengawasan terhadap proyek desa.
“Kami dari LSM Badak Banten DPC Cibitung menilai perlu adanya keterbukaan informasi publik dan pengawasan yang serius terhadap penggunaan Dana Desa. Kalau dugaan ini benar, maka bukan hanya merugikan keuangan negara, tapi juga menghancurkan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah,” tegas Ketua DPC Badak Banten Cibitung dalam keterangan tertulisnya.
Menurut Badak Banten, pihak kecamatan seharusnya tidak tinggal diam terhadap laporan warga. Sebagai perpanjangan tangan pemerintah kabupaten, kecamatan memiliki kewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa, termasuk pelaksanaan proyek pembangunan.
LSM tersebut juga menegaskan akan mengawal persoalan ini sampai tuntas. Jika dalam waktu dekat tidak ada respon dari pihak kecamatan, mereka menyatakan siap melaporkan dugaan ini ke Inspektorat Kabupaten Pandeglang, bahkan ke Kejaksaan Negeri maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bila ditemukan indikasi tindak pidana korupsi.
“Ini bukan gertakan. Dana Desa adalah uang rakyat. Jangan main-main. Kalau tak ada tindak lanjut, kami akan gelar aksi dan bawa masalah ini ke ranah hukum,” imbuhnya.
Warga pun berharap adanya perhatian serius dari Bupati Pandeglang Hj. R. Dewi Setiani, S.Sos., M.A. agar segera menginstruksikan jajaran di bawahnya untuk merespons keluhan masyarakat dan meninjau langsung proyek JUT di Desa Kutakarang. Mereka meminta agar dilakukan audit terbuka terhadap pelaksanaan proyek, termasuk keterlibatan pihak-pihak yang bertanggung jawab di tingkat desa dan kecamatan.
“Kalau benar proyek ini merugikan negara dan rakyat, maka harus ada tindakan. Jangan hanya diam. Kami ingin pembangunan yang berkeadilan, bukan pembangunan yang dikendalikan segelintir oknum,” tutup salah satu warga.
Hingga berita ini dipublikasikan, pihak Kecamatan Cibitung belum memberikan keterangan resmi atau tanggapan atas permohonan audiensi dari masyarakat maupun LSM Badak Banten. Tekanan pun terus menguat, dan masyarakat kini menanti langkah konkret dari pemerintah daerah.
Laporan :Sahim Abret
