Global Rise TV (Pandeglang) — Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten melaksanakan kegiatan Launching dan Distribusi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kecamatan Cibitung, Kabupaten Pandeglang Tahun 2026, di Kantor Camat Cibitung, Kabupaten Pandeglang dan di hadiri seluruh Kepala Desa se Kecamatan Cibitung, Selasa (20/1/2026).
Dalam sambutannya, Camat Cibitung Muhammad Muhaimin, S. Ip, MM, menegaskan pentingnya kolaborasi, komunikasi, dan sinergi lintas sektor dalam mengoptimalkan penerimaan PBB, sebagai salah satu sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta pentingnya pajak daerah sebagai komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD juga.
Camat Cibitung Muhammad Muhaimin, S. Ip, MM menekankan, keberhasilan pemungutan PBB bukan hanya tanggung jawab Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), tetapi membutuhkan peran aktif seluruh unsur pemerintahan, mulai dari camat, kepala desa, lurah hingga RT/RW, dengan pengawasan Inspektorat, serta dukungan lembaga vertikal seperti Kejaksaan Negeri (Kejari).
Camat Cibitung menyampaikan, PBB merupakan sektor krusial dalam struktur PAD Kabupaten Pandeglang. Menurutnya, apabila target PAD tidak tercapai, maka akan berdampak langsung terhadap pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, hingga pemenuhan hak ASN seperti Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).
Camat Cibitung juga meminta pada para Kepala Desa (Kades), untuk menginventarisir berbagai kendala di lapangan, baik yang berasal dari wajib pajak, sistem penyetoran, maupun faktor lainnya.
Seluruh permasalahan tersebut, diminta untuk disampaikan secara terbuka dan transparan, agar dapat dicarikan solusi bersama, serta mencegah potensi penyimpangan dan kerugian negara.
Laporan :Aji Angsara
