Satgas PKH Tertibkan Tambang Ilegal Senilai Rp12,9 Triliun di Hutan Nadi–Sarang Ikan,
Lubuk Besar.
Global Rise TV (Lubuk Besar, Bangka Tengah)-19 November 2025. Kawasan Lubuk Lingkuk, Lubuk Besar, mendadak menjadi sorotan nasional setelah Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, dan jajaran Kejaksaan Tinggi meninjau langsung lokasi tambang timah ilegal yang marak beroperasi di hutan Dusun Nadi dan Sarang Ikan.
Kunjungan ini menegaskan komitmen pemerintah menindak tegas praktik tambang liar yang telah merusak lingkungan dan menyebabkan potensi kerugian negara hingga Rp12,9 triliun.
315 Hektare Hutan Dikuasai Tambang Ilegal
Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) Halilintar sebelumnya menemukan aktivitas tambang liar yang meluas hingga 315,48 hektare, terdiri dari:
280,25 hektare Hutan Produksi (HP)
35,23 hektare Hutan Lindung (HL)
Meski penertiban sudah berjalan, belum ada satupun pemilik modal besar tambang ilegal yang berhasil diamankan. Satgas baru menyita 23 unit ekskavator sudah ditemukan, sementara 37 alat berat lainnya masih beroperasi dan ada yang di sembunyikan di dalam hutan lubuk besar yang di perkirakan sekitar kurang lebih dari 60 unit
Alat berat .
Kondisi ini menimbulkan tekanan publik agar aparat tidak hanya membidik operator di lapangan, melainkan juga menyikat tuntas para cukong dan jaringan mafia yang selama ini menjadi dalang utama.
Menhan Sjafrie: “Negara Tidak Boleh Kalah”
Saat meninjau lokasi, Menhan Sjafrie Sjamsoeddin menegaskan pemerintah akan menindak tegas segala bentuk pelanggaran hukum.
“Hari ini kita menemukan kegiatan ilegal yang jelas-jelas melanggar hukum. Semua pelaku akan kita proses sesuai aturan,” tegas Sjafrie, didampingi Panglima TNI Agus Subiyanto, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Jaksa Agung ST Burhanuddin, dan Wakil Bupati Bangka Tengah Efrianda.
Sjafrie menambahkan, penindakan akan berdasarkan data valid dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Bahlil: Izin Pasir Kuarsa Ditarik ke Pusat
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkap sebagian besar aktivitas ilegal memanfaatkan celah perizinan pasir kuarsa di tingkat daerah.
“Melihat fakta ini, saya langsung bergerak membuat aturan baru. Izin pasir kuarsa akan kita tarik ke pusat agar pengawasan lebih ketat dan potensi kebocoran bisa ditekan,” ujar Bahlil.
Sentralisasi perizinan ini diharapkan menutup ruang bagi oknum nakal yang selama ini bermain di belakang layar.
Desakan Masyarakat: Bongkar Jejaring Mafia Timah
Masyarakat meminta agar operasi penertiban tidak berhenti pada penyitaan alat berat. Mereka mendesak aparat membongkar tuntas pemodal besar, bos besar, cukong, dan jaringan mafia yang mengendalikan tambang ilegal bernilai triliunan rupiah ini.
Operasi besar hari ini diharapkan menjadi momentum awal untuk mengungkap aktor-aktor utama yang selama ini bersembunyi di balik layar.
Tim Investigasi GlobalRiseTV
Mega Lestari ✍️
