Global Rise TV (Pandeglang )— Lembaga HARFA kembali menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kapasitas pemerintahan desa melalui kegiatan lokakarya bertajuk “Membangun Alur Pelaporan di 10 Desa Dampingan”. Kegiatan ini diselenggarakan pada Selasa, 9 Desember 2025, bertempat di Kecamatan Cibitung, Kabupaten Pandeglang.
Lokakarya ini menghadirkan perwakilan dari 10 desa terbesar yang menjadi desa dampingan HARFA di empat kecamatan, yaitu Kecamatan Cibitung, Kecamatan Cikeusik, Kecamatan Patia, dan Kecamatan Cimanggu. Para aparatur desa, pendamping, tokoh masyarakat, serta unsur pemuda hadir aktif mengikuti rangkaian kegiatan.
Sebagai lembaga penyelenggara, HARFA menekankan pentingnya membangun alur pelaporan yang tertib, responsif, dan mudah dipahami oleh masyarakat. Mekanisme pelaporan yang baik dinilai menjadi kunci dalam meningkatkan akuntabilitas, transparansi, serta kualitas pelayanan publik di tingkat desa.
Dalam lokakarya ini, peserta diberikan materi mengenai alur pelaporan yang ideal, mulai dari penerimaan laporan, pencatatan, proses verifikasi, tindak lanjut, hingga penyampaian hasil kepada pelapor. Fasilitator HARFA juga mengarahkan peserta menyusun diagram alur pelaporan yang akan diterapkan sesuai situasi desa masing-masing.
Kegiatan berlangsung interaktif melalui diskusi, simulasi penanganan laporan, serta penyusunan rencana tindak lanjut (RTL). Peserta diajak langsung mempraktikkan bagaimana menangani keluhan dan aspirasi masyarakat dengan cepat, tepat, dan profesional.
Perwakilan lembaga HARFA menyampaikan bahwa 10 desa terbesar yang mengikuti kegiatan ini diharapkan menjadi contoh dalam penerapan mekanisme pelaporan yang efektif di Kabupaten Pandeglang. Sistem pelaporan yang baik akan membantu desa lebih tanggap terhadap persoalan warga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.
Para peserta menyambut antusias kegiatan ini, karena dinilai sangat membantu dalam meningkatkan pemahaman mengenai tata kelola pelaporan. Mereka berharap pendampingan dan kegiatan seperti ini dapat terus dilakukan secara berkelanjutan.
Dengan terselenggaranya lokakarya ini, lembaga HARFA berharap empat kecamatan dampingan dapat menjadi wilayah percontohan dalam membangun pemerintahan desa yang lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Laporan: M.Sahim
