Global Rise TV (Pangkal Pinang) — Rabu, 26 November 2025.
Polemik kematian Aldo Ramadani kembali memanas setelah serangkaian kejanggalan dalam komunikasi Pemerintah Kota Pangkalpinang mencuat ke publik. Viral pemberitaan di berbagai media online justru memperlihatkan tumpang tindih pernyataan dari Wali Kota Pangkalpinang, Prof. Udin, yang berseberangan dengan kesaksian keluarga korban.
Pertemuan 7 November: Disebut Mediasi, Namun Ada Tawaran Damai?
Ayah almarhum Aldo, Yanto, membeberkan bahwa pertemuan pada 7 November 2025 bukanlah pertemuan formal seperti yang dipahami awalnya.
Di dalam ruangan tersebut, menurut Yanto, Wali Kota secara langsung menawarkan paket damai:
Rp150 juta diberikan di awal,
Rp150 juta lainnya setelah mencabut laporan terhadap dr. Ratna,
Serta janji umrah dan biaya pendidikan anak Yanto hingga perguruan tinggi.
Seluruh tawaran itu ditolak tegas oleh Yanto.
Bantahan Wali Kota vs Kesaksian Keluarga
Dalam pemberitaan Serumpunsebalai.com dan Beritamerdekaonline.com, Prof. Udin menegaskan bahwa dirinya tidak pernah mengeluarkan pernyataan soal nominal uang damai maupun kompensasi lain.
Namun Yanto membantah keras.
“Saya berani bersumpah di atas Al-Qur’an. Perkataan itu keluar dari mulut Pak Udin sendiri. Jangan sampai seorang pemimpin mengingkari,” tegasnya (25/11/2025).
Ia bahkan menyatakan siap bertemu langsung dan bersumpah untuk membuktikan kebenaran ucapannya.
Kritik Pedas LSM P2H2P: Wali Kota Dinilai Kontradiktif
Ketua LSM P2H2P Babel, Zubaidah, mengecam langkah Wali Kota yang menyebut informasi itu sebagai hoaks, padahal kesaksian keluarga sangat jelas.
Dalam pernyataan resmi, Zubaidah mengatakan:
“Sah-sah saja Wali Kota menjadi mediator, namun jangan bermain statement di media. Pernyataan yang disebut hoaks itu kenyataannya ada. Tinggal kita buktikan di pengadilan nanti.”
Ia juga menantang Wali Kota untuk bertemu langsung:
“Kami siap angkat sumpah Al-Qur’an. Panggil kami jika Wali Kota berani mengklarifikasi secara langsung.”
Sorotan Etika Pers: Media Pro Pemkot Dinilai Langgar KEJ
Kisruh makin meruncing karena media yang sejak awal meminta klarifikasi tidak diberi jawaban oleh Wali Kota, sementara klarifikasi justru diberikan kepada media yang dinilai sehaluan dengan Pemkot.
Langkah ini dinilai menabrak Kode Etik Jurnalistik, terutama terkait:
Asas keberimbangan (cover both sides)
Hak jawab (UU Pers No. 40/1999 Pasal 5 ayat 2)
Kewajiban pers mengutamakan profesionalitas (Pasal 3 KEJ)
Media pro Pemkot bahkan memuat bantahan tanpa menghadirkan suara pihak keluarga atau pihak yang diberitakan sebelumnya, yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran etika.
Wali Kota Pilih Bungkam Saat Dikonfirmasi 9 Media
Saat ditanya kembali oleh tim media (25/11/2025) mengenai kesaksian Yanto, Prof. Udin hanya mengatakan:
“Sumbernya dari dr. Ratna dan IDI. Kami hanya memfasilitasi pertemuan. Proses hukum sudah kami serahkan ke APH.”
Namun ketika ditanya secara spesifik apakah ucapan tawaran damai itu keluar dari mulutnya, Wali Kota memilih bungkam dan tidak menjawab pertanyaan tersebut.
Pertanyaan Publik Makin Keras
Langkah Pemkot dan media tertentu yang mempublikasikan klarifikasi tanpa prosedur konfirmasi yang benar kini semakin dipertanyakan.
UU Pers menegaskan bahwa pers bertugas melakukan pengawasan, kritik, dan koreksi (Pasal 6). Namun praktik yang terjadi justru mengarah pada upaya pencitraan sepihak yang mengabaikan prinsip keberimbangan informasi.
Publik kini menanti sikap transparan:
Apakah pemerintah kota telah berkomunikasi secara jujur dalam kasus sensitif ini?
Ataukah narasi diarahkan untuk melindungi kepentingan tertentu?
Kasus ini akan terus diawasi masyarakat dan organisasi pendamping korban hingga terang benderang.
GlobalRiseTV
Mega Lestari ✍️
