Global Rise TV (Pandeglang, Banten)– Warga masyarakat Kampung Kadumalati, Desa Kadumalati, Kecamatan Sindangresmi, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, mengeluhkan kondisi jalan raya poros kabupaten yang rusak parah dan nyaris tak layak dilalui. Jalan yang menjadi penghubung vital antara Kecamatan Sindangresmi dan Kecamatan Picung ini kini lebih mirip kubangan kerbau dibandingkan akses transportasi yang memadai,Jumat (12/9/2025)
Kerusakan jalan yang telah berlangsung lama itu mengundang kekecewaan dan kemarahan warga. Tidak hanya mengganggu aktivitas harian, jalan berlubang yang dipenuhi air dan lumpur saat musim hujan juga membahayakan keselamatan pengguna jalan, terutama pengendara roda dua dan anak-anak sekolah.
Sebagai bentuk protes, warga bahkan menanam pohon singkong di tengah jalan yang berlubang besar—aksi simbolik yang menunjukkan bahwa kondisi jalan lebih cocok untuk bercocok tanam daripada untuk dilalui kendaraan. Aksi ini dilakukan sebagai sindiran keras kepada pemerintah daerah yang dianggap tidak tanggap terhadap kebutuhan infrastruktur masyarakat di wilayah perdesaan.
“Sudah bertahun-tahun kami mengeluhkan kondisi ini, tapi belum juga ada perbaikan. Kami merasa seperti dianaktirikan. Apakah karena kami tinggal di desa, lalu pemerintah menutup mata dan telinga?” ujar salah satu warga setempat yang ikut dalam aksi penanaman singkong.
Jalan poros ini sejatinya menjadi urat nadi pergerakan ekonomi masyarakat di dua kecamatan. Warga mengandalkan akses tersebut untuk mengangkut hasil pertanian, menuju pasar, sekolah, puskesmas, dan layanan publik lainnya. Kerusakan jalan berdampak langsung pada menurunnya pendapatan petani dan pelaku usaha kecil di sekitar wilayah tersebut.
Warga berharap agar pemerintah, baik di tingkat kabupaten maupun provinsi, segera turun tangan dan melihat langsung kondisi jalan yang memprihatinkan tersebut. Mereka meminta agar tidak hanya sekadar janji manis saat musim kampanye, tetapi ada aksi nyata dalam bentuk perbaikan infrastruktur yang merata, termasuk di wilayah-wilayah yang jauh dari pusat kota.
“Kami tidak meminta jalan tol, hanya minta jalan yang layak. Agar anak-anak kami bisa sekolah tanpa takut jatuh, agar ibu-ibu bisa ke pasar tanpa harus bergelut dengan lumpur, dan agar perekonomian desa bisa tumbuh,” ungkap warga lainnya.
Permintaan warga ini seharusnya menjadi alarm bagi para pemangku kebijakan. Di tengah pembangunan infrastruktur nasional yang masif, masyarakat desa berharap tidak tertinggal dan tetap mendapat perhatian yang adil. Mereka tidak ingin hanya menjadi penonton dalam pembangunan, melainkan juga penerima manfaat yang nyata.
Pemerintah Kabupaten Pandeglang dan Pemerintah Provinsi Banten diharapkan segera memberikan tanggapan dan solusi konkret atas keluhan ini. Karena jalan yang layak bukan hanya soal infrastruktur, tetapi juga menyangkut hak dasar masyarakat atas kehidupan yang aman, layak, dan bermartabat.
Penulis juhri
