Global Rise TV (Babel) – PT. Timah Tbk (TINS), perusahaan tambang timah terbesar di Bangka Belitung, tengah menghadapi ujian berat.
Produksi logam timahnya hanya menyumbang 25% dari total ekspor, sementara 75% sisanya berasal dari smelter swasta.
Kondisi ini menjadi indikator kuat maraknya praktik tambang ilegal dan penyelundupan timah yang merugikan negara triliunan rupiah.
Direktur Utama PT. Timah Tbk yang baru, Restu Widiyantoro, dihadapkan pada tantangan besar untuk mengamankan aset negara ini.
Ia harus mampu menumpas praktik tambang ilegal yang merajalela di wilayah IUP PT. Timah, baik di darat maupun di laut. Keberanian menghadapi para mafia pertimahan menjadi kunci keberhasilannya.
Kasus korupsi tata kelola komoditas timah tahun 2015-2022 yang merugikan negara hingga 271 triliun rupiah menjadi pelajaran berharga yang tak boleh terulang.
Persaingan ketat dengan kompetitor yang diduga memperoleh timah dari sumber ilegal, bahkan dari wilayah IUP PT. Timah sendiri, semakin memperparah situasi.
Harapan masyarakat Bangka Belitung terhadap peran PT. Timah sebagai induk penambang rakyat pun belum terpenuhi.
Proses perizinan yang berbelit dan pengawasan yang lemah menjadi celah bagi praktik ilegal tersebut.
Di internal perusahaan, masalah kesejahteraan karyawan juga menjadi sorotan.
Program efisiensi seperti pensiun dini (“ProMapan”) dan perselisihan hubungan industrial menunjukkan adanya permasalahan yang perlu segera diselesaikan.
Meskipun laporan keuangan menunjukkan laba yang signifikan, hal ini tidak diimbangi dengan peningkatan produksi timah.
Manajemen harus mampu menyeimbangkan kepentingan perusahaan dengan kesejahteraan karyawannya.
Dilema BUMN ini mengingatkan kita pada kasus serupa di tahun 2017-2018, di mana upaya ekstrem untuk mengamankan aset timah berujung pada kasus korupsi senilai 300 triliun rupiah dan kerusakan lingkungan.
Meskipun produksi timah sempat meningkat signifikan, jalan pintas tersebut terbukti berisiko tinggi.
Perbaikan tata kelola timah di Bangka Belitung membutuhkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan.
Namun, upaya ini akan sia-sia jika oligarki bisnis pertimahan tetap bercokol. Tantangan bagi PT. Timah Tbk dan pemerintah adalah untuk menciptakan ekosistem pertambangan yang berkelanjutan, transparan, dan adil bagi semua pihak.
Opini:
Oleh: Musda Anshori, S.ST
