Global Rise TV (SUKABUMI) – Kamis 05 Maret 2026. Satu tahun kepemimpinan Bupati Sukabumi menjadi momentum penting untuk mengevaluasi capaian pembangunan sekaligus berbagai tantangan yang masih dihadapi Pemerintah Kabupaten Sukabumi. Sejumlah persoalan strategis mulai dari infrastruktur jalan, pelayanan dasar, hingga kebijakan ekonomi daerah masih menjadi sorotan.
Berdasarkan data yang dihimpun, Kabupaten Sukabumi memiliki total sekitar 1.424,36 kilometer jalan berstatus jalan kabupaten. Namun dari jumlah tersebut, masih terdapat 507,6 kilometer atau sekitar 35,63 persen jalan dalam kondisi rusak berat.
Kondisi ini dinilai cukup memprihatinkan karena berdampak langsung terhadap mobilitas masyarakat, distribusi barang, hingga aktivitas ekonomi di berbagai wilayah.
Selain infrastruktur, sejumlah sektor lain seperti kesehatan, pendidikan, sosial, dan ekonomi juga dinilai masih membutuhkan perhatian serius dari pemerintah daerah. Sejumlah kalangan menilai arah kebijakan pembangunan daerah juga masih belum memiliki identitas yang jelas dan terarah.
Di sisi lain, proses penyusunan sejumlah Peraturan Daerah (Perda) dinilai berjalan relatif lambat. Hal tersebut dikhawatirkan berdampak terhadap iklim investasi di Kabupaten Sukabumi yang membutuhkan kepastian regulasi untuk mendorong masuknya investor.
Ketua JWI Sukabumi Raya, Lutfi Yahya, turut menyoroti berbagai tantangan yang dihadapi pemerintah daerah, termasuk kondisi defisit anggaran Pemerintah Kabupaten Sukabumi yang diperkirakan hampir mencapai Rp700 miliar.
Menurutnya, dalam kondisi tersebut pemerintah daerah perlu melakukan langkah strategis dan efisiensi anggaran, terutama dengan memangkas belanja yang bersifat seremonial serta pengeluaran yang tidak memiliki dampak langsung bagi masyarakat.
“Pemkab harus melakukan penghematan pada anggaran yang bersifat seremoni, tunjangan kinerja non wajib, dinas luar, serta belanja barang yang tidak memiliki asas manfaat bagi masyarakat luas,” ujar Lutfi.
Selain efisiensi anggaran, ia juga mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat koordinasi lintas sektoral dengan pemerintah provinsi maupun pusat guna menjaga keberlanjutan pembangunan daerah.
Upaya lain yang dinilai penting adalah dengan membuka ruang investasi melalui kerja sama pembangunan dengan pihak swasta guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu opsi yang dapat dilakukan adalah melalui skema Build Operate Transfer (BOT), di mana pembangunan infrastruktur dilakukan oleh pihak swasta dengan sistem pembiayaan operasional terlebih dahulu sebelum nantinya diserahkan kepada pemerintah daerah.
Tak hanya itu, Lutfi juga menyoroti persoalan reforma agraria di Kabupaten Sukabumi. Ia menyebutkan terdapat sekitar 18 kecamatan yang mengalami hambatan pertumbuhan ekonomi karena wilayahnya dikelilingi atau didominasi oleh kawasan perkebunan.
Menurutnya, kondisi tersebut membuat akses pengembangan ekonomi masyarakat menjadi terbatas sehingga pemerintah daerah perlu segera merumuskan arah kebijakan yang jelas untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, baik dari sisi sosial, ekonomi, maupun peningkatan sumber daya manusia.
“Permasalahan ini perlu difokuskan secara serius dengan membentuk tim khusus melalui Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) agar kebijakan pemerintah pusat bisa lebih cepat terimplementasi di Kabupaten Sukabumi,” jelasnya.
Ia menilai posisi Kabupaten Sukabumi yang menjadi salah satu wilayah penyangga ibu kota dan kota-kota besar seharusnya dapat memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih maju dibandingkan daerah lain yang jaraknya lebih jauh dari pusat pertumbuhan.
Di akhir pernyataannya, Lutfi menyampaikan pesan kepada Bupati Sukabumi agar berani mengambil langkah-langkah strategis dan terobosan yang terukur untuk menyelesaikan berbagai persoalan daerah.
“Untuk menyelesaikan berbagai persoalan di Kabupaten Sukabumi, pak bupati harus berani mengambil langkah dan terobosan yang berani namun tetap terukur. Jangan mengedepankan pola kompromis yang pada akhirnya tidak menyelesaikan persoalan secara menyeluruh,” tegasnya.
Evaluasi satu tahun kepemimpinan ini diharapkan dapat menjadi bahan refleksi sekaligus pijakan bagi Pemerintah Kabupaten Sukabumi untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di masa mendatang.
Bambang Irawan
