Global Rise TV (Sukabumi) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sukabumi menggelar Rapat Paripurna ke-18 Tahun Sidang 2025 pada Kamis (22/5/2025) di ruang rapat utama gedung dewan. Agenda utama rapat tersebut adalah penyampaian pandangan fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukabumi 2025–2029.
Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Budi Azhar Mutawali, didampingi Wakil Ketua II Usep dan Wakil Ketua III Ramzi Akbar Yusuf. Hadir pula Wakil Bupati H. Andreas bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta para kepala perangkat daerah.
Masing-masing fraksi memberikan respons terhadap draft RPJMD yang diajukan eksekutif, dengan menyoroti berbagai aspek strategis.
Fraksi Golkar dan PAN melalui juru bicara H.M. Loka Tresnajaya mendorong agar pembahasan RPJMD dilakukan secara objektif dan tepat waktu oleh panitia khusus bersama pemerintah daerah. Keduanya menekankan pentingnya RPJMD sebagai dokumen yang responsif terhadap kebutuhan rakyat serta selaras dengan regulasi yang berlaku.
Fraksi Gerindra, yang disampaikan Hera Iskandar, mengapresiasi penetapan 11 sektor prioritas dalam RPJMD. Namun, mereka menilai visi pembangunan belum diikuti dengan indikator yang konkret. Fraksi ini mendesak adanya keselarasan antara perencanaan pembangunan dan kinerja organisasi perangkat daerah (OPD).
Fraksi PKB menekankan agar RPJMD dirancang untuk menjawab tantangan pembangunan lima tahun ke depan. Saepul Rahman meminta perhatian lebih terhadap prinsip keadilan ekologis dan pembangunan yang berkelanjutan.
Sementara itu, Fraksi PKS lewat juru bicara Hendra Purnama menyoroti pentingnya penggunaan data yang valid sebagai fondasi RPJMD. Menurutnya, RPJMD harus berpihak pada masyarakat kecil dan menjadi pedoman kerja yang konkret bagi pemerintah.
Fraksi Demokrat, melalui Oki Firmansyah, mengapresiasi proses penyusunan dokumen RPJMD. Namun, mereka menekankan pentingnya perbaikan dalam indikator kinerja dan penyesuaian terhadap kondisi riil daerah. Konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan program juga menjadi sorotan utama.
Fraksi NasDem, lewat juru bicara Deden, menyuarakan pentingnya agar RPJMD dapat menyerap aspirasi masyarakat secara menyeluruh dan realistis dalam implementasinya. Fraksi ini juga menekankan perlunya sinergi antarinstansi serta sistem pemantauan kinerja yang solid.
Terakhir, Fraksi PDI Perjuangan yang diwakili Jona Arizona, menekankan penguatan indikator dalam visi pembangunan. Mereka juga mengusulkan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di seluruh sektor, agar RPJMD benar-benar menjadi alat pembangunan yang efektif dan menyentuh sasaran.
Dani Sanjaya P.
