Global Rise TV ( Karawang) – Diduga pekerjaan proyek pembangunan infrastruktur rehabilitasi lantai depan dan ruangan Kantor Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Kotabaru tak transparan patut dipertanyakan.
Berdasarkan pantauan awak media, pekerjaan proyek pembangunan infrastruktur rehabilitasi itu tanpa papan informasi proyek.
Sehingga diduga ada pekerjaan proyek tak diketahui asal usulnya di Kantor Balai Penyuluhan Pertanian tersebut.
Ujar salah satu pekerja ke-pada media
Pekerjaan ini, “kami kerjakan baru 5 hari-an.
Silahkan untuk lebih lanjutnya hubungi saja Pak Dedi (pemborong),”tuturnya.
Pemerintah Kabupaten Karawang tengah gencar mengalokasikan dana APBD untuk pembangunan infrastuktur di berbagai wilayah dan instansi terkait di akhir tahun 2024.
Namun dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur itu masih ada yang melanggar Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik (KIP).
Ketua Asosiasi Hutan Tanaman Rakyat Mandiri (AHTRMI) Koorda Jabar Hendrik Irwanto, S.H sihingga angkat bicara soal pekerjaan proyek pembangunan infrastruktur yang didanai hasil dari pajak rakyat itu.
“Pekerjaan rehabilitasi yang tak jelas ini, diduga ada tindakan penyelewengan dan persekongkolan antara pemborong dan pengawas,”tuturnya saat dihubungi, Senin (16/12/2024).
Dalam hal itu, kata Hendrik, Pemkab Karawang harus menindak tegas para pihak yang diduga bermain curang dalam pembangunan infrastruktur tersebut.
Jangan pandang bulu
usut tuntas,”Ini demi Karawang maju tanpa ternodai oknum bermental korupsi,”tuturnya.
Awak media mengkonfirmasi via pesan WhatsApp terkait pekerjaan proyek pembangunan rehabilitasi tersebut, namun pihak pemborong dan Kepala Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Kotabaru tak merespons hingga berita ini diturunkan.
(Mamo Darmo)
