Global Rise TV (Purwakarta)-Bupati Purwakarta Saepul Bahri Binzein diminta bersikap tegas terhadap oknum ASN Kabid Yankes Dinas Kesehatan dan pemborong yang kerjanya hanya dinilai omon-omon doang yang merugikan atau menghamburkan uang negara dengan hasil pekerjaan yang terkesan asal-asalan
Hal itu terbukti seperti pembangunan rehab Pustu di Desa Ganda Mekar Plered, selain tanpa ada papan proyek, juga hasil pekerjaannya dinilai tidak tuntas seperti tidak terpasangkan beberapa atap Asbes
Bahkan hasil investigasi di lokasi Puskesmas Pembantu (PUSTU) di Desa Ganda Mekar Plered, keberadaan dalam semua ruangan kosong dan kotor tanpa berpenghuni Tenaga Kesehatan (NAKES), kadang ada 1 orang namanya wawan kadang ada kadang tidak ada, ” jelas sumber
Terlihat beberapa sarana seperti bangku besi, kursi plastik berserakan dalam ruangan sebelah, bahkan dalam ruangan depan di atas meja ada kantong, saklar listrik dan barang lainnya berserakan begitu saja
Ini menandakan bahwa kondisi bangunan Puskesmas Pembantu (PUSTU) di Desa Ganda Mekar Plered memang dibiarkan begitu saja, sehingga pembangunan itu hanya terkesan buang anggaran untuk mencari keuntungan semata
Kabid Yankes Yandi ketika di konfirmasi mengakui kalo setiap pembangunan rehab Pustu itu ada anggaran 7 juta rupiah untuk konsultan, tapi dengan hasil pekerjaan tidak tuntas seperti itu dimana kerjanya konsultan itu
Bahkan, beberapa asbes tidak terpasang pun sudah dikonfirmasikan dan akan dibereskan, tapi anehnya hingga di cek di lokasi belum juga dikerjakan, artinya Yandi Kabid Yankes hanya Omon-Omon doang
Selanjutnya, tidak adanya papan proyek di lokasi rehab pembangunan pustu Ganda Mekar, 1. menandakan ada main mata atantara Oknum Dinkes dan pemborong untuk sama-sama meraup keuntungan. 2. Lemah Syawatnya pengontrolan dari dinas kesehatan
Bupati Purwakarta Om Zein
diminta tidak membiarkan Oknum Kabid Yankes yang kerjanya dinilai Omon-Omon dan patut di tinjau ulang, Masih banyak ASN di Purwakarta yang kerjanya dapat mengabdi dengan baik
Stidaknya, Inspektoratda Purwakarta, BKPSDM dan DPRD Purwakarta harus mengambil langkah kongkret.
Bbl/Tim
