Global Rise TV (Purwakarta)-Aparat Penegak Hukum (APH) diminta usut tuntas penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMA 1 Pasawahan Kab. Purwakarta, pasalnya dalam beberapa Kodrek tercantum nilai penggunaan yang dinilai sangat fantastis dan tidak masuk akal
Ketika di konfirmasikan beberapa waktu lalu yang di Terima Wakasek Solihin, Humas, Komite Sekolah dan konsultan, bahkan bendahara sekolah mengaku kebingungan dalam menjelaskan penggunaan pada Kodrek pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan bermain Tahap I, pencairan pada tanggal 18 Januari 2024, muncul anggka sebesar Dua Kodrek sebesar Rp. 315.177.700 dan 37.183.600
Sedangkan di Tahap II pencairan pada tanggal 9 Agustus 2024 muncul angka Rp. 350.595.250 dan 39.540.000, pada saat di konfirmasikan bendahara tidak bisa menjelaskan rinci peruntukan besaran anggaran fantastis itu, ada apa dengan SMAN 1 Pasawahan…!?
Selanjutnya, berdasarkan Permen dikdasmen no. 8 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP). Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan mutu layanan pendidikan di Indonesia dengan pengelolaan dana yang efisien, efektif, akuntabel, dan transparan.
Maka justru hal ini menjadi sorotan, dimana letak ke-transparanan, efektif dan efisien dalam penggunaan anggaran tersebut, kemudian nama kodrek pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan bermain sangat tepat digunakan di sekolah TK atau SD, tapi justru ini malah di sekolah menengah atas yang bakal menjadi perhatian khusus aparat penegak hukum yang tidak bisa di biarkan
Kemudian, bahwa di sekolah itu ada pembangunan ruang kelas baru, di wilayah kecamatan pasawahan memiliki kontur tanah yang labil sehingga bahwa pembangunan tersebut setidaknya menggunakan atau di campur besi Ulir untuk memperkokoh bangunan
Justru pihak konsultan yang hadir pada waktu itu mengakui kalau itu memang sebuah kesalahan yang seharusnya tidak dilakukan.
Bbl/Tim
