Global Rise TV (Koba – Bangka Tengah) –
Kamis , 22/01/2026.
Nama yang sama kembali mengemuka. ACng lagi, ACng lagi. Setelah sebelumnya mencuat dalam persoalan dugaan gudang timah di kawasan Kenari, Koba, kini sosok yang sama kembali disebut dalam kasus tambang timah ilegal di atas lahan milik Pemerintah Daerah. Lokasi bergeser, perkara berganti, namun pola lama kembali terulang.
Aktivitas penambangan tanpa izin tersebut akhirnya dihentikan aparat Polres Bangka Tengah melalui operasi lapangan pada Rabu malam (21/01/2026). Penertiban dilakukan di wilayah Bangka Tengah, sekaligus membuka kembali tabir praktik tambang ilegal yang dinilai kian berani menyasar aset resmi milik negara.
Dalam operasi itu, polisi menyita tiga unit ekskavator Hitachi berwarna oranye yang diduga digunakan untuk mengeruk pasir timah. Delapan orang pekerja lapangan turut diamankan dan langsung digiring ke Mapolres Bangka Tengah untuk menjalani pemeriksaan intensif.
Informasi yang dihimpun dari lapangan menyebutkan, para pekerja tersebut diduga merupakan anak buah dari pengendali tambang berinisial AC*ng. Berdasarkan keterangan awal, aktivitas penambangan telah berlangsung sekitar enam hari sebelum akhirnya dihentikan aparat. Fakta ini memperkuat dugaan bahwa operasi tersebut bukan kerja sporadis, melainkan bagian dari jaringan terorganisir dengan sokongan modal dan logistik yang kuat.
Sorotan publik pun mengeras. Operasi tambang menggunakan alat berat, berlangsung berhari-hari, dan berlokasi di lahan Pemda, dinilai mustahil terjadi tanpa jaminan keamanan tertentu. Pertanyaan tajam pun mencuat:
bagaimana mungkin ekskavator bisa masuk dan bekerja di aset negara tanpa terdeteksi—atau justru terkesan dibiarkan?
Isu kian sensitif setelah beredar dugaan keterlibatan oknum satuan tugas (Satgas). Meski belum ada keterangan resmi mengenai identitas maupun institusi yang dimaksud, kabar tersebut memperkuat kecurigaan publik bahwa praktik tambang ilegal tidak berdiri sendiri, melainkan dilindungi oleh rantai kepentingan yang selama ini sulit disentuh.
Penambangan ilegal di lahan Pemda bukan sekadar pelanggaran administratif. Ini adalah pelanggaran serius terhadap tata kelola aset negara, ancaman terhadap lingkungan, sekaligus tamparan terhadap wibawa hukum. Pola yang sama kembali terlihat: alat berat disita dan pekerja diamankan, sementara aktor pengendali kerap luput dari jerat hukum.
Dari gudang ke tambang, dari Kenari Koba ke lokasi baru, nama AC*ng terus muncul dalam setiap pusaran masalah timah. Pergantian kasus seolah tak pernah diikuti penuntasan hukum yang menyentuh inti persoalan.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak kepolisian menyatakan penyelidikan masih berjalan. Sejumlah pihak disebut akan segera dipanggil, termasuk pihak yang diduga sebagai pemodal, pengendali utama, serta pihak-pihak yang berpotensi memberikan perlindungan. Polisi juga membuka peluang pengembangan perkara dan penetapan tersangka baru.
Kasus ini kini menjadi ujian nyata penegakan hukum di Bangka Belitung. Publik tidak lagi menunggu seremoni penindakan, melainkan keberanian aparat menembus lapisan kepentingan. Jika nama lama terus disebut namun tak pernah benar-benar tersentuh, publik berhak bertanya:
yang bermasalah hanya tambangnya, atau justru keberanian negara untuk menuntaskan kejahatan terorganisir ini?
GlobalRiseTV :
Mega Lestari ✍️
