Global Rise TV (Banten)-Hasil Raker dan RDP Komisi II DPR RI bersama pemerintah pada 8 Juni 2026 memunculkan protes dari kalangan PPPK teknis. Mereka menilai poin keenam hasil rapat tersebut bersifat diskriminatif karena hanya memprioritaskan PPPK dan PPPK paruh waktu dari unsur guru, tenaga kependidikan, dan tenaga kesehatan.
Ketua Umum Aliansi Merah Putih sekaligus Ketua Umum FKBPPPN, Fadlun Abdillah, menyebut PPPK teknis, khususnya dari unsur Satpol PP, tidak disebutkan secara jelas dalam kebijakan tersebut.
🗣️ “Kami menolak hasil raker poin enam yang sangat diskriminatif. Mengapa hanya tenaga kependidikan yang dimasukkan, sementara tenaga teknis lainnya tidak,” tegas Fadlun.
Menurutnya, berdasarkan amanat Undang-Undang Pemerintahan Daerah,Undang Undang no 23 pasal 256 polisi pamong praja adalah pegawai negeri sipil,Peraturan pemerintah no 16 tahun 2018 pasal 2 polisi pamong praja yang selanjutnya di sebut polpp adalah anggota sebagai aparat pemerintah daerah yang diduduki oleh pegawai negeri sipil,selanjutnya Permendagri no 16 tahun 2023 pasal 2 Polisi Pamong Praja (Pol PP) adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berkedudukan sebagai jabatan fungsional karier di instansi pemerintah daerah. Status mereka ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan peraturan pemerintah Satpol PP memiliki tugas strategis seperti menegakkan Perda, menjaga ketertiban umum, melindungi masyarakat, hingga mengamankan aset daerah sehingga lebih tepat berstatus sebagai PNS.
📌 PPPK teknis berharap pemerintah memberikan kepastian status dan perlakuan yang setara dalam kebijakan pengelolaan aparatur sipil negara ke depan.
(Jayang Suwarna)
