Global Rise TV (Pandeglang, Banten) – Gabungan Aktivis Media Online Pandeglang Selatan (GAOMOPS) menggelar pertemuan sekaligus silaturahmi di kediaman Ajef,bachtiar.spd i Ketua PERPAM DPC Kecamatan Angsana, Kabupaten Pandeglang, Selasa (2/6/2026). Pertemuan tersebut membahas rencana audiensi yang akan dilaksanakan pada Rabu, 3 Juni 2026, di Kantor Sekretariat Daerah (Sekda) Kabupaten Pandeglang. (2/6/2026)
Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPC GAIB Perjuangan Pandeglang, Iwan Gaib, menyampaikan bahwa audiensi tersebut bertujuan untuk meminta kejelasan terkait dugaan adanya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang merangkap jabatan sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di wilayah Kecamatan Sindangresmi dan beberapa wilayah lainnya di Kabupaten Pandeglang.
Menurutnya, persoalan tersebut perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah daerah agar penyelenggaraan pemerintahan desa berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Kami akan menyampaikan aspirasi dan meminta penjelasan kepada pemerintah daerah terkait dugaan rangkap jabatan ASN dengan anggota BPD. Tujuannya agar ada kepastian hukum serta terciptanya tata kelola pemerintahan desa yang baik dan sesuai aturan,” ujar Iwan Gaib saat pertemuan berlangsung.
Ia menegaskan bahwa kegiatan audiensi tersebut dilakukan secara terbuka dan bertujuan untuk mendorong transparansi serta kepatuhan terhadap regulasi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan desa.
Dalam diskusi yang berlangsung hangat dan penuh kekeluargaan tersebut, para aktivis media dan organisasi masyarakat yang hadir juga memanfaatkan kesempatan untuk mempererat silaturahmi serta membangun sinergi dalam mengawal berbagai persoalan yang menjadi perhatian publik di Kabupaten Pandeglang.
GAOMOPS berharap pemerintah daerah dapat memberikan penjelasan yang komprehensif terkait dugaan rangkap jabatan ASN sebagai anggota BPD, mengingat jabatan tersebut memiliki fungsi dan kewenangan yang berbeda dalam sistem pemerintahan.
Audiensi yang dijadwalkan berlangsung pada 3 Juni 2026 di Kantor Setda Kabupaten Pandeglang tersebut diharapkan dapat menghasilkan solusi yang konstruktif serta memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak terkait.
Rep juhri
