Global Rise TV (Pandeglang) – Koordinator Forum PPPK dan PPPK Paruh Waktu (PPPK PW) UPTD JJJ Kabupaten Pandeglang terus berupaya memperjuangkan kejelasan status dan legalitas bagi tenaga PPPK maupun PPPK paruh waktu. Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk perjuangan agar seluruh tenaga non-ASN yang telah mengabdi mendapatkan kepastian hukum serta kesejahteraan yang lebih baik.
Koordinator Forum PPPK dan PPPK PW Pandeglang menyampaikan harapannya agar pemerintah pusat maupun daerah dapat segera memberikan kejelasan terkait legalitas dan badan hukum bagi PPPK paruh waktu. Menurutnya, kepastian status sangat penting untuk menjamin hak-hak tenaga kerja serta memberikan rasa aman dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat.
“Kami berharap ada kejelasan legalitas dan kepastian hukum bagi PPPK dan PPPK paruh waktu, sehingga seluruh tenaga yang telah mengabdi bisa mendapatkan hak dan perlindungan yang jelas,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, pihak forum juga menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Banten yang dinilai terus memberikan dukungan kepada para tenaga PPPK. Selain itu, apresiasi juga diberikan kepada Kementerian PAN-RB, DPR RI, serta DPRD Provinsi Banten yang telah menerima dan menampung aspirasi para tenaga PPPK dan PPPK PW.
Menurutnya, dukungan dari berbagai pihak menjadi harapan besar bagi tenaga PPPK agar ke depan memperoleh kesejahteraan yang lebih baik, termasuk kepastian karier, perlindungan kerja, dan peningkatan hak-hak tenaga kerja.
Forum PPPK dan PPPK PW Pandeglang berharap pemerintah dapat terus membuka ruang komunikasi dan memperhatikan aspirasi para tenaga honorer maupun PPPK di daerah, sehingga tercipta kebijakan yang adil dan berpihak kepada kesejahteraan pegawai.
Dengan adanya perhatian dari pemerintah pusat dan daerah, para tenaga PPPK optimistis masa depan pegawai non-ASN akan semakin jelas dan memiliki kepastian hukum yang kuat. laporan j
