Global Rise TV
(Serang)- Bertumpu pada kebutuhan masyarakat, kebijakan DD (Dana Desa) menaruh harapan besar bahwa pembangunan di tingkat desa akan menjadi lebih adil dan partisipatif. Besarnya alokasi ini menjadikan Dana Desa sebagai faktor pendapatan terbesar APBDes dan menjadikan desa sebagai pusat konsentrasi kebijakan pembangunan nasional. Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan pada tahun 2025 alokasi Dana Desa di Desa Tejamari Kecamatan Baros implementasi penyerapan mencapai Rp. 1.01 miliar.
Angka tersebut selisihnya tidak lebih jauh dengan tahun-tahun sebelumnya.
Kendati begitu besarnya alokasi Dana Desa membawa konsekuensi yang kompleks, persoalan besar muncul dan tidak bisa diabaikan. Salah satunya dugaan penyimpangan Dana Desa di Desa Tejamari Kecamatan Baros. Berdasarkan data laporan hasil pemantauan LSM Abdi Gema Perak Kabupaten Serang. Pada Jumat 15 April 2026.
Trend dugaan penyimpangan Dana Desa di Desa Tejamari seakan menjadi tabiat paradoks besar tentang bagaimana desa yang seharusnya menjadi garda terdepan pembangunan justru menjadi salah satu titik paling rentan penyimpangan.
“Analisa kajian integritas dan tata kelola publik kami menunjukkan adanya dugaan penyimpangan tata kelola buruk yang terindikasi tindak pidana korupsi.
Diantaranya penyalahgunaan kewenangan pada penyelenggaraan Program Ketahanan Pangan (Ketapang) Desa, BUMDes dan Pembangunan Insfrastuktur Desa.
persoalan ini bukan sekadar administratif melainkan cerminan rapuhnya fondasi moral negara.”Ungkap, Repiana kepada Awak media.
Menurutnya, Dana Desa, bukan milik pribadi, melainkan uang rakyat yang harus memberi manfaat langsung kepada masyarakat. Jika penyertaan modal BUMDes maupun Dana Ketapang tidak jelas pengelolaannya, maka bisa berpotensi terjadi penyalahgunaan wewenang dan tindak pidana korupsi. Terhitung mulai dari tahun 2022 s.d 2025 sebesar 1.09 miliar Dana Desa Tejamari di alokasikan untuk Ketapang dan BUMDes namun fakta di lapangan tidak berjalan dengan baik dan di anggap gagal total, Uang ratusan juta yang seharusnya di gunakan untuk masyarakat diduga sia-sia karena tidak berdampak kepada peningkatan ekonomi lokal dan memberikan kontribusi terhadap program Asta Cita Presiden Republik Indonesia mewujudkan swasembada pangan nasional.
“Pengelolaan Ketapang dan BUMDes di Desa Tejamari tidak bisa mencerminkan usaha yang baik dan kami anggap gagal memberikan kontribusi nyata bagi ekonomi masyarakat di Desa Tejamari.
Sudah beberapa kali di anggarkan dari dana desa tidak mengalami perkembangan yang signifikan. Tidak mampu meningkatkan kapasitas produksi pangan lokal, pendapatan masyarakat, dan kesejahteraan desa, ini jelas ada indikasi dugaan penyimpangan anggaran tindak pidana korupsi dan korporasi.”tegasnya
Selain itu ia juga menyoroti terkait realisasi Dana Desa, peningkatan insfrastrukt pembangunan Rambat Beton di Kp. Padurung pada tahun 2025. Fenomenanya sejalan dengan teori Robert Klitgaard seorang ilmuan politik dan pakar anti korupsi.
“Penelusuran kami, pada tahun 2025 tidak ada pembangunan jalan di lokasi itu, anehnya ada prasasti yang terpasang menunjukan pembangunan di laksanakan dari Dana Desa pada tahun 2025, ini jelas penyalahgunaan kewenangan dan tindak pidana korupsi. Fenomena ini sejalan dengan teori Robert Klitgaard yang menyebutkan bahwa korupsi terjadi karena adanya kekuasaan monopoli, diskresi pejabat, dan minimnya akuntabilitas (Corruption = Monopoly + Discretion – Accountability). Dengan kata lain, ketika seorang pejabat memiliki kewenangan besar tanpa pengawasan yang memadai, maka potensi untuk melakukan korupsi sangat tinggi,”Pungkasnya
Rep.Global Rise TV.
