Global Rise TV (Jakarta / Pekanbaru)– Jumat, 17/04/2026. Dugaan praktik mafia tanah di kawasan elite Jalan Jenderal Sudirman, Kota Pekanbaru, kini meledak ke panggung nasional. Setelah berbulan-bulan menjadi sorotan dan tak kunjung tuntas, Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru akhirnya mengambil langkah keras dengan membawa persoalan ini langsung ke pusat.
Langkah tersebut menjadi alarm keras bagi pihak-pihak yang selama ini diduga bermain di balik sengketa lahan strategis tersebut. DPRD dijadwalkan menemui Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) Kejaksaan Agung, Komisi II dan Komisi III DPR RI, serta Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN untuk meminta penanganan tegas dan menyeluruh.
Diduga Ada Permainan Besar di Balik Sengketa
Kasus ini mencuat setelah muncul dugaan terbitnya sertifikat baru di atas lahan yang telah memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) lama sejak tahun 1978. Jika dugaan tersebut benar, maka publik patut bertanya: siapa yang bermain, siapa yang meloloskan, dan siapa yang diuntungkan?
Sengketa yang berlarut-larut dinilai bukan lagi persoalan biasa, tetapi telah menyentuh isu kepastian hukum dan perlindungan hak masyarakat atas tanah.
Bangunan Berdiri Saat Izin Dipertanyakan
Sorotan tajam juga mengarah pada pembangunan sebuah swalayan di lokasi sengketa yang disebut sempat berjalan meski belum memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
Jika benar demikian, maka publik menilai ada kelonggaran yang tidak seharusnya terjadi. Sebab pembangunan di atas lahan bermasalah dan tanpa izin lengkap berpotensi melanggar aturan serta mencederai wibawa pemerintah daerah.
DPRD Naik Kelas: Bawa ke Pusat
Sekretaris Komisi IV DPRD Pekanbaru, Roni Amriel, menegaskan kasus ini tidak bisa berhenti di level daerah. Menurutnya, setelah berbagai rapat dan koordinasi tak membuahkan hasil nyata, maka pemerintah pusat harus turun tangan.
Langkah membawa perkara ini ke Jakarta dinilai sebagai bentuk keseriusan DPRD agar dugaan mafia tanah dibongkar sampai ke akar-akarnya.
Negara Diuji: Berani atau Diam?
Kini bola panas berada di tangan pusat. Publik menunggu apakah Jamintel, DPR RI, dan Kementerian ATR/BPN benar-benar bertindak tegas, atau justru kasus ini kembali tenggelam dalam labirin birokrasi.
Praktik mafia tanah selama ini dikenal merampas hak warga, merusak iklim investasi, dan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum. Karena itu, siapa pun yang terbukti terlibat wajib diproses tanpa pandang bulu.
Semua Mata Tertuju ke Jakarta
Pekanbaru kini menunggu jawaban negara. Bila hukum masih tajam, maka dugaan mafia tanah di Sudirman harus dibongkar terang-benderang. Namun jika dibiarkan, publik akan menilai keadilan hanya slogan belaka.
GLOBALRISETV
Mega Lestari ✍️
