Global Rise TV (Lebak–Banten),,Senin 13 April 2026-Polemik Penutupan sementara operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Desa Bejod, Kecamatan Wanasalam, Kabupaten Lebak oleh Badan Gizi Nasional (BGN) menuai sorotan publik.
Meski dinilai sebagai langkah evaluatif, kebijakan ini diharapkan tetap memprioritaskan keberlangsungan asupan gizi bagi siswa penerima manfaat.
Praktisi Pendidikan asal Lebak, Hida Nur Hidayat, menyatakan bahwa pemberian sanksi berupa penghentian operasional perlu mempertimbangkan grafik perkembangan gizi anak sekolah.
Menurutnya, jeda distribusi Makanan Bergizi Gratis (MBG) dalam waktu yang tidak menentu dapat menghambat pencapaian target kesehatan anak.
“Anak sekolah yang tidak lagi menerima MBG dalam waktu tertentu tentu akan berpengaruh pada proses perkembangan gizinya. Penutupan yang berlarut-larut secara tidak langsung dapat menghambat semangat Presiden dalam mengakselerasi program gizi bagi anak sekolah, ibu hamil, dan ibu menyusui,” ujar Hida dalam keterangannya.
Hida menekankan, jika ditemukan kesalahan dalam operasional SPPG, metode penanganannya harus dilakukan secara cepat dan efektif. Ia berharap proses evaluasi tidak memakan waktu lama agar distribusi makanan bisa segera kembali normal.
“Harapan kami, manakala ada kesalahan teknis, penanganannya jangan berlarut-larut. Minimal satu hari selesai, kecuali jika kesalahannya bersifat fatal atau dilakukan secara berulang,” tambahnya.
Sebagai solusi alternatif, Hida mengusulkan agar BGN memiliki skema mitigasi saat sebuah dapur SPPG sedang dijatuhi sanksi. Salah satunya dengan mengalihkan beban produksi ke dapur SPPG terdekat.
“Alangkah baiknya pemberian MBG tidak dihentikan total. Pihak BGN bisa memerintahkan SPPG terdekat untuk mem-back up wilayah yang terdampak sanksi. Dengan begitu, perkembangan gizi penerima manfaat tetap terukur, terdeteksi secara efektif, dan tidak kembali ke nol. Program nasional ini pun tetap berjalan akuntabel,” tutupnya.
Deny afrianto_LitBang Redaksi Global Rise Tv.
