Global Rise TV (SUKABUMI) — Ratusan warga yang tergabung dalam Forum Warga Cibeureum (Forwacib) menggelar aksi unjuk rasa di depan Balai Kota dan Gedung DPRD Kota Sukabumi, Rabu (1/4/2026). Aksi tersebut merupakan bentuk protes terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai tidak transparan dan diduga menyimpang dari tujuan awal pemberdayaan masyarakat lokal.
Dengan membawa berbagai atribut aksi serta mobil komando, massa menyampaikan sejumlah tuntutan terkait tata kelola Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) yang dianggap sarat kejanggalan. Ketua Forwacib, Dadang Jhon, menyebut aksi ini sebagai puncak kekecewaan warga setelah permohonan audiensi kepada pemerintah daerah sejak awal Maret belum mendapat respons memadai.
“Kami mendukung program pemerintah pusat. Namun implementasinya di lapangan tidak berjalan baik. Ada dugaan oknum yang bermain sehingga pelaku UMKM lokal tidak mendapat ruang,” ujar Dadang dalam orasinya.
Selain itu, Forwacib juga menyoroti dugaan praktik monopoli dalam pengelolaan dapur MBG. Mereka menduga terdapat keterlibatan pihak tertentu, termasuk oknum legislatif, yang mengendalikan operasional dapur melalui pihak lain.
Koordinator aksi, Ujang Taufik, menambahkan bahwa dugaan monopoli tersebut juga berdampak pada distribusi bahan pangan. Ia menyebut pasokan bahan pokok seperti telur, ayam, dan bawang tidak melibatkan pedagang lokal, melainkan didominasi pemasok bermodal besar.
“UMKM lokal kehilangan pasar. Ini jelas mematikan ekonomi warga sekitar,” tegasnya.
Tak hanya itu, massa juga mengungkap dugaan adanya pungutan liar di tingkat sekolah dengan nominal sekitar Rp500 per porsi makanan. Jika terjadi secara masif, praktik tersebut dinilai berpotensi merugikan program dalam skala besar.
Dalam aksi tersebut, Forwacib menyampaikan sejumlah tuntutan, di antaranya menolak operasional dapur MBG yang belum memenuhi standar kesehatan dan perizinan, meminta pelibatan pengawas independen, serta mendesak aparat penegak hukum melakukan audit menyeluruh terhadap pelaksanaan program.
Massa menegaskan akan terus mengawal persoalan ini hingga ada langkah konkret dari pemerintah daerah. Bahkan, jika tidak ada perbaikan, mereka berencana membawa persoalan tersebut ke pemerintah pusat.
Aksi ini menjadi penanda meningkatnya perhatian publik terhadap transparansi dan akuntabilitas program MBG yang sejatinya ditujukan untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
