Global Rise TV (Pemali, Bangka)—
Sabtu, 07 Maret 2026.
Tragedi kecelakaan kerja yang menewaskan 7 orang pekerja tambang di lokasi eks TB 1.42 Pemali, Kabupaten Bangka, masih menyisakan duka mendalam bagi keluarga korban. Peristiwa longsor yang terjadi pada 2 Februari 2026 tersebut juga membuka tabir dugaan aktivitas tambang timah ilegal yang berlangsung di dalam wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) PT Timah Tbk.
Dalam perkembangan penyidikan yang dilakukan Polda Kepulauan Bangka Belitung, sejumlah pihak telah ditetapkan sebagai tersangka, termasuk pengelola tambang, pemodal, serta pihak dari CV mitra PT Timah yang diduga terlibat dalam rantai pasok bijih timah ilegal dari lokasi tersebut.
Namun di tengah proses hukum yang berjalan, publik menilai masih ada sejumlah pihak lain yang disebut-sebut memiliki peran penting dalam aktivitas tambang di kawasan Pemali, namun hingga kini belum tersentuh proses hukum.
Jejak Alat Berat Diduga Milik Bos Popo
Dari hasil penelusuran tim investigasi media di lapangan, muncul informasi terkait keberadaan beberapa unit alat berat jenis PC Hitachi yang diduga milik seorang pengusaha yang dikenal dengan panggilan Bos Popo, warga Sungailiat, Kabupaten Bangka.
Alat berat tersebut disebut-sebut turut beroperasi di lokasi aktivitas tambang di sekitar eks TB 1.42 Pemali, yang belakangan menjadi sorotan setelah tragedi longsor mematikan tersebut.
Berdasarkan keterangan salah satu warga setempat yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan, alat berat PC Hitachi tersebut diduga telah beroperasi cukup lama di kawasan tersebut, bahkan disebut sudah masuk ke lokasi sejak Agustus 2025.
“Setahu kami alat PC Hitachi itu sudah lama bekerja di situ. Sekitar Agustus 2025 sudah masuk ke lokasi. Katanya itu alat milik Bos Popo dari Sungailiat yang dipakai oleh H.KT,” ujar seorang warga kepada tim awak media.
Keterangan tersebut juga diperkuat dengan dokumentasi foto yang berhasil diambil oleh tim awak media di lapangan, yang memperlihatkan keberadaan alat berat jenis PC Hitachi di area aktivitas tambang Pemali.
Meski demikian, hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak berwenang terkait status kepemilikan alat berat tersebut maupun keterkaitannya dengan aktivitas tambang ilegal di kawasan tersebut.
Tim media juga masih berupaya melakukan konfirmasi kepada pihak yang disebut-sebut sebagai pemilik alat berat tersebut guna memperoleh klarifikasi.
H.KT Disebut Koordinator Lapangan
Selain keberadaan alat berat tersebut, nama H.KT juga menjadi sorotan. Dari keterangan sejumlah narasumber, H.KT disebut sebagai pemegang mandat atau kuasa lahan milik CV Putra Tonggak Samudera (Fondy) di area eks TB 1.42 Pemali.
H.KT yang merupakan warga asli Pemali disebut-sebut memiliki peran dalam mengkoordinir aktivitas tambang di kawasan tersebut, termasuk diduga menggunakan alat berat untuk menunjang kegiatan penambangan.
Informasi yang diperoleh menyebutkan bahwa H.KT sempat diperiksa oleh pihak Polres Bangka sebagai saksi pada awal Februari 2026, bersama salah satu tersangka dalam kasus tersebut. Namun hingga kini, yang bersangkutan belum terseret dalam proses hukum lebih lanjut.
Beberapa sumber juga menyebutkan bahwa aktivitas tambang di kawasan tersebut mendadak dihentikan sesaat setelah peristiwa longsor yang menewaskan tujuh pekerja terjadi pada 2 Februari 2026.
Publik Minta Penanganan Tanpa Tebang Pilih
Aktivitas tambang di kawasan Pemali diketahui berada di dalam DU 1517 konsesi PT Timah Tbk, yang secara regulasi tidak dapat dikelola secara bebas tanpa izin resmi.
Sejumlah pihak menilai bahwa mata rantai tambang ilegal di kawasan tersebut diduga melibatkan banyak pihak, mulai dari pemodal, pengelola lapangan, pemilik alat berat, hingga pihak perusahaan.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat terkait sejauh mana penegakan hukum akan menyentuh seluruh pihak yang diduga terlibat dalam aktivitas tambang ilegal tersebut.
Publik kini menunggu langkah tegas dari Polda Kepulauan Bangka Belitung untuk mengungkap secara terang benderang seluruh pihak yang berada di balik aktivitas tambang ilegal di Pemali, khususnya yang berkaitan dengan tragedi yang menewaskan 7 pekerja tambang asal Jawa Barat tersebut.
Penegakan hukum yang transparan dan menyeluruh dinilai penting agar kasus ini tidak berhenti pada sebagian pihak saja, melainkan mampu mengungkap seluruh jaringan yang terlibat dalam praktik tambang ilegal di Bangka Belitung.
GlobalRiseTV
Mega Lestari
