Global Rise TV (Koba – Bangka Tengah)-Kamis, 06 November 2025. Alih-alih menenangkan publik, klarifikasi Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah (Pemkab Bateng) justru menimbulkan gelombang kecurigaan baru.
Masyarakat kini mempertanyakan kejelasan status aset eks PT Kobatin bernilai miliaran rupiah yang disebut-sebut sudah berpindah tangan ke pihak swasta.
Apakah benar aset itu sudah dijual sah oleh PT Kobatin kepada PT Mitra Prima Sejahtera (MPS), atau justru ada dugaan “pencucian status aset” yang dikemas dalam balutan administratif?
🔍 Klarifikasi Tak Menjawab Akar Masalah
Sekretaris Daerah Bangka Tengah, Ahmad Syarifullah Nizam, dalam pernyataannya Jumat (31/10/2025), menyebut bahwa sejumlah aset seperti washing plant, smelter, dan workshop bukan milik Pemkab, melainkan telah dijual PT Kobatin ke PT MPS.
Namun hingga kini, publik belum pernah melihat dokumen transaksi resmi, tanggal penjualan, ataupun berita acara pemindahan hak kepemilikan.
“Kalau memang sudah dijual ke PT MPS, kenapa barang-barangnya masih di atas lahan milik Pemkab dan malah disewakan lagi? Ini aneh. Jangan-jangan status aset itu memang sengaja dikaburkan,” ujar Hans, tokoh masyarakat Babel, Kamis (23/10/2025).
💰 Aset Disewakan, Tapi Nilainya Misterius
Pemkab memang mengakui sebagian lahan eks PT Kobatin disewakan ke PT MPS untuk penyimpanan alat dan material.
Namun publik menyoroti tidak adanya transparansi terkait nilai sewa, mekanisme appraisal, maupun alur setoran hasil sewa ke kas daerah.
Padahal, Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 secara tegas mewajibkan proses penilaian dan pencatatan resmi atas aset daerah yang disewakan.
“Pemkab bilang tidak ada kerugian negara, tapi tanpa audit resmi dari BPK atau Inspektorat, itu cuma opini sepihak,” kata Hadi Amak, pengamat kebijakan publik Babel.
📑 Dokumen Hukum Ditutup Rapat
Pemkab berdalih memiliki dasar hukum berupa Akta Notaris Nomor 02 dan Berita Acara Serah Terima Nomor 724/NOT-HM/X/2019,
namun kedua dokumen itu tidak pernah dibuka ke publik.
Padahal, UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menegaskan bahwa masyarakat berhak mengetahui daftar serta status aset yang diserahkan atau tidak diserahkan kepada pemerintah daerah.
“Kalau memang semuanya legal, kenapa tidak dibuka saja? Menutup data hanya akan memperkuat dugaan publik,” lanjut Hadi Amak.
⚠️ Dugaan Konflik Kepentingan
Isu kian panas setelah muncul kabar bahwa PT MPS memiliki keterkaitan dengan pihak yang dulu juga mengelola aset PT Kobatin.
Situasi ini menimbulkan dugaan adanya konflik kepentingan dan praktik pengamanan aset di balik meja.
Sejumlah warga bahkan mendesak KPK, BPK, dan aparat penegak hukum turun tangan melakukan audit menyeluruh atas seluruh aset eks PT Kobatin.
🗣️ Publik Menuntut Audit Terbuka
“Transparansi itu bukan jumpa pers, tapi keberanian membuka data dan bukti. Kalau hanya sebatas ucapan, publik wajar curiga,” tegas Hadi Amak.
Meski Pemkab mengaku sudah menyurati PT MPS terkait pemindahan alat dan peralatan, publik menilai langkah itu terlambat dan tidak menyentuh dugaan inti soal potensi penyalahgunaan aset.
Kini, masyarakat Bangka Tengah menunggu bukan klarifikasi lagi, melainkan tindakan nyata dan audit terbuka.
Sebab, bagi publik, isu aset eks PT Kobatin bukan sekadar soal berita — melainkan soal kebenaran yang harus diungkap hingga tuntas.
CRL_1705 |Target-24.com
Tim Investigasi GlobalRiseTV | MGL_215
📍 Koba, Bangka Tengah.
