“KIP PT SMB Sedot Timah Ribuan Ton di Laut Permis, Kompensasi Nol Besar– Warga Berteriak, Aparat & DPRD Diduga Tutup Mata!”

”

Global Rise TV (Bangka Selatan) –
Minggu – 31/08/2025
Konpensasi dan Legalitas Pasir Timah KIP PT SMB di Laut Permis Dipertanyakan, Warga Ajukan 6 Tuntutan Ini
SIMPANGRIMBA, Masyarakat mempertanyakan keberadaan dua unit Kapal Isap Produksi (KIP), yang beroperasi di Laut Permis Kecamatan Simpang Rimba Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Aktivitas dua unit KIP milik PT Synergy Maju Bersama (SMB), yakni Pirat 1 dan Isamar tersebut menuai protes masyarakat.
Pasalnya, satu tahun ini tidak melakukan sosialisasi terkait status, rencana kerja maupun konenasi KIP kepada masyarakat Permis dan Rajik.
Selain itu masyarakat juga mempertanyakan legalitas pasir timah yang disebut-sebut sebagai hasil dari operasional KIP selama satu tahun belakangan ini.
Selain aktivitas penambangan timah laut yang dinilai belum jelas, masyarakat juga menyebutkan bahwa pihak PT SMB tanpa sosialisasi yang memadai dan tidak ada kejelasan terkait kompensasi untuk warga Desa Permis dan Desa Rajik.
Warga Desa Permis yang minta namanya tidak disebutkan mengungkapkan kekecewaannya kepada Tim Media ini pada Senin (18/8/2025).
“Jangan seperti nelayan kemarin itu. Mereka dipanggil, diundang, dikasih jaring dua biji, sudah itu tanda tangan. Giliran yang maju ke depan, ternyata nelayan yang pro. Mereka bilang, ‘Nggak masalah, yang penting sama-sama kerja, kapal isap bekerja, TI (Tambang Inkonvensional) pribumi bekerja, sama-sama bekerja’,” ujarnya.
Warga ini juga menyoroti bantuan yang diberikan PT SMB kepada nelayan sebelumnya.
“Karena 90% nelayan di desa kami ini sangat berharap bagaimana TI ponton ini bekerja, karena ada jatah bantuan dari teman-teman TI setiap hari untuk nelayan. Mereka khawatir kalau TI tidak bekerja, mereka kehilangan bantuan dari TI. Jangan sampai seperti minggu minggu lalu mereka tidak bekerja karena aparat merazia TI ponton. Kita tidak tahu pasti jaring itu dari siapa, dari PT SMB atau siapa. Yang jelas, nelayan ini diperlukan saat mereka butuh saja, dikumpulkanlah nelayan. Selama ini dimana PT SMB dan desa untuk nelayan? Baru kali ini kasih bantuan ke nelayan, seolah-olah kegiatan mereka ini rutin kasih CSR atau kompensasi tiap bulan kepada masyarakat, tapi kenyataannya bagaimana?,” jelasnya.
Menurut warga ini, satu tahun terakhir ini PT SMB tidak jelas dalam hal konpensasi dan dana CSR untuk masyarakat Desa Permis dan Rajik.
Padahal, kata Dia, ribuan ton pasir timah sudah diangkat dari perut Laut Permis Kabupaten Bangka Selatan.
“Bagaimana dana CSR dan kompensasi dari aktivitas KIP. Kalo memang ada, kami pengen transparan, berapa besarnya, sejak kapan, siapa saja yang dapat, bagaiman mekanisme penyalurannya?,” tanya Dia.
Dikatakan warga ini, sekarangkan sudah ada empat unit kapal isap yang beroperasi di Laut Permis.
“Jika dalam 1 tahun itu anggaplah 1.000 ton per unit nya, nah! kalau empat kapal berarti 4.000 ton kan. Sekarang kami pertanyakan saja, dimana CSR-nya dan kompensasinya untuk desa kami?,” tandasnya.
Seorang tokoh masyarakat setempat menyindir kepedulian PT SMB yang dinilai hanya muncul saat membutuhkan dukungan masyarakat untuk administrasi saja.
“Gaya-gaya mereka peduli dengan nelayan. Selama ini ke mana? Pas mau dibutuhkan, panggil nelayan yang pro PT SMB, kan lucu. Coba jelaskan dan panggil masyarakat desa seluruhnya, jelaskan CSR-nya berapa, kompensasinya berapa. Katanya kan kompensasi tiap bulan, ayo buktikan kalo memang ada konpensasinya untuk masyarkat desa kami,” sindirnya.
Ia juga mempertanyakan kejelasan dimana lokasi pembongkaran timah KIP PT SMB.
“Katanya kapal isap ini produktif, ekspornya empat sampai lima ribuan ton. Jelaskan ke kami, di mana bongkar timahnya? Lumayan kalau ribuan ton, pemuda pemudi yang nganggur ikut kebagian juga, setidaknya kuli pikul timah pasti banyak kalau hasilnya ribuan ton. Desa kami sejahtera, masyarakatnya juga sejahtera. Sekarang dimana kompensasi yang katanya tiap bulan? CSR-nya di mana? Kami mau transparan dari PT SMB juga dari kades,” ungkapnya.
Warga ini juga mengungkapkan kekecewaan terhadap DPRD Kabupaten Bangka Selatan maupun DPRD Provinsi Bangka Belitung yang mereka nilai tidak berani menindak PT SMB dan aktivitas KIP di Laut Permis.
“Kami sudah sampaikan juga ke DPRD, tapi kami kecewa tidak ada tanggapan dari mereka,” tukasnya.
Tetapi, kata Dia, jika terkait Tambang Inkonvensional (TI) masyarakat, cepat sekali APH merespon bahkan melakukan penertiban.
“Tetapi giliran KIP, mereka pura-pura tidak tahu dan tidak mau periksa,” kesalnya.
Dia mengharapkan keberadaan PT SMB di Laut Permis harusnya mampu ikut mensejaterahkan masyarakat Permis dan Rajik, bukan sebaliknya.
Menurut Dia, jika PT SMB tranparasn dan perduli dengan kebutuhan dan keinginan masyarakt Perms dan Rajik, bisa saja keberadaan dan aktivitas PT SMB akan mendapat dukungan penuh dari masyarakat.
“Tapi kalo seperti sekarang ini, jelas merugikan dan tidak memikirkan nasib hidup masyarakat,” ujarnya.
Agar terjadi kondusifitas di Permis dan Rajik, Ia meminta PT SMB melakukan beberapa hal sebagai berikut:

1. PT SMB segera mengumpulkan seluruh masyarakat Desa Permis dana Rajik (bukan nelayan yang pro saja), untuk mendengarkan sosialisasi terkait status, rencana kerja, dan keberpihakan PT SMB kepada masyarakat.
2. Menetapkan secara transparan besarnya konpensasi untuk masyarakat Desa Pemis dan Rajik serta mekanismenya, bukan hanya kepada aparat desa saja.
3. Membayar Konpensasi selama satu tahun ini, sesuai hasil produksi secara tranparan dan bertanggungjawab.
4. Menjadikan para pemuda ataupun warga Permis dan Rajik menjadi pekerja bongkar muat atau angkutan pasir timah dari kapal, karena dengan begitu PT SMB bisa memberikan pemasukan kepada masyarakat Desa Permis dan Rajik.
5. Memberdayakan UMKM emak-emak dalam menyiapkan konsumsi dan kebutuhan hidup sehari-hari para pekerja di KIP maupun lainnya.
6. Mengizinkan TI lokal masyarakat Permis dan Rajik beroperasi di sekitar IUP PT SMB, dengan kesepakatan pasir timah yang didapat TI tersebut dibeli dengan harga yang wajar oleh PT SMB.
   “Inilah yang kami inginkan dari PT SMB. Artinya PT SMB tidak makan surang di Laut Permis. Jika PT SMB bisa sejahterah, harusnya masyarakat Permis dan Rajik juga harus sama-sama sejahterah. Kami Tunggu respon dari PT SMB dalam satu minggu ini,” tegasnya.
   Untuk menyikapi tuntutan warga ini, Tim Media mencoba mengkonfirmasi kepada Direktur PT SMB Senja Nirwana.
   Namun pertanyaan yang dikirimkan wartawan media ini sebelum nya lewat pesan WA, hingga berita ini dinaikkan belum mendapatkan jawaban dan respon dari Direktur PT SMB Senja Nirwana. (*)

GlobalRiseTV :
Mega Lestari