Global Rise TV (Pandeglang) – Proyek pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) yang bersumber dari Dana Desa Tahap Satu Tahun Anggaran 2025 di Kampung Belembeng, Desa Kutakarang, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, menuai sorotan tajam dari berbagai pihak. Pasalnya, proyek senilai Rp111.600.000 tersebut diduga kuat dikerjakan asal jadi dan tidak sesuai standar teknis, Minggu (13/7/2025).
Pantauan di lapangan menunjukkan bahwa kondisi jalan yang baru saja dikerjakan tersebut tampak tidak rata, minim ketebalan, dan terlihat seperti dikerjakan secara terburu-buru tanpa memperhatikan kualitas material maupun metode pelaksanaan. Sejumlah warga mengeluhkan kualitas jalan yang sangat mengecewakan, bahkan sebagian menyebut proyek tersebut seolah hanya formalitas belaka untuk menghabiskan
Pihak desa sat di kompirmasi awak media
Dia mengatakan biarkan sajah ituh pekerjaan sudah di audit pihak inspektorat nanti sebelah mana kekurangany ujar perangkat desa
“Baru beberapa minggu selesai, jalan sudah mulai rusak dan pecah. Tanah di sisi-sisinya pun tidak dipadatkan dengan benar. Kami khawatir ini hanya bertahan sebentar,” ungkap salah satu warga yang enggan disebut namanya.
Kondisi ini memunculkan dugaan bahwa proyek JUT tersebut tidak mengedepankan asas manfaat dan keberlanjutan, melainkan hanya sebagai ajang pencairan dana tanpa pengawasan ketat. Proyek yang seharusnya menjadi penopang utama bagi mobilitas pertanian masyarakat malah menjadi sorotan karena kualitas pengerjaan yang jauh dari kata layak.
Minimnya transparansi dan dugaan lemahnya pengawasan dari aparat desa maupun pendamping teknis menambah panjang daftar proyek desa yang menuai kekecewaan publik. Jika benar proyek ini dikerjakan secara asal-asalan, maka hal tersebut berpotensi melanggar prinsip akuntabilitas pengelolaan Dana Desa sebagaimana diatur dalam Permendesa Nomor 21 Tahun 2020.
Aktivis desa dan penggiat transparansi anggaran menilai kondisi ini harus segera ditindaklanjuti oleh aparat pengawasan dan penegak hukum, agar tidak menjadi preseden buruk dalam pengelolaan dana publik di tingkat desa.
> “Kalau setiap tahun seperti ini terus, uang negara habis, tapi manfaatnya tidak dirasakan masyarakat. Harus ada audit, dan bila perlu dilakukan investigasi lebih lanjut,” ujar salah satu aktivis dari LSM lokal yang bergerak di bidang pengawasan pembangunan desa.
Pihak Desa Kutakarang maupun Kecamatan Cibitung hingga berita ini diturunkan belum memberikan keterangan resmi terkait kualitas proyek tersebut. Awak media telah mencoba menghubungi pihak yang bersangkutan, namun belum mendapat tanggapan.
Kritik dan harapan dari masyarakat kini mengarah pada perlunya transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme dalam pelaksanaan proyek-proyek desa. Pembangunan seharusnya menjadi sarana pemerataan kesejahteraan, bukan celah untuk memperkaya segelintir oknum yang tidak bertanggung jawab.
Laporan:Sahim
