Global Rise TV
(Pandeglang, Banten)-Proyek pembangunan di dua desa wilayah Kecamatan Cibitung, Kabupaten Pandeglang Banten Minggu 8/06/2025)yaitu Desa Cikalong dan Desa Manglid, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, menuai sorotan tajam dari para pekerja lokal. Pasalnya, proyek yang seharusnya menjadi solusi pembangunan justru diduga menjadi ladang ketidakadilan bagi tenaga kerja.
Sejumlah pekerja mengeluhkan sistem kerja yang dianggap tidak transparan dan tidak sesuai Salah satu hal yang paling disorot adalah sistem borongan yang dinilai sangat merugikan. Menurut keterangan beberapa pekerja, satu unit pekerjaan diborong dengan harga hanya Rp1.700.000, sebuah angka yang jauh dari layak jika dibandingkan dengan beban kerja yang berat dan resiko di lapangan.disis lain dengan gak cipta upah kerja diduga bervariasi ada yang digolongkan ada juga yang kerja harian.
Menurut tenaga kerja saat dikonfirmasi mengatakan bahwa kami kerja disini awalnya diborong setelah dikerjakan menurut kami dengan HOK satu juta tujuh ratus rupiah, tidak sesuai kami kerja harian kena seratus lima puluh ribu rupiah sedangkan kerja proyek ini boro_boro segitu setelah di hitung kerja empat orang sudah lima hari belum selesai singkat dengan nada, keluh kesahnya,
“Kami bekerja dari pagi sampai sore, P 6 pergi pagi pulang petang penghasilan pas pasan. bawa tenaga,dengan kerja teriknya matahari, tapi dibayar tidak sesuai harapan. Satu unit diborong murah, padahal kerjaan berat,” ujar salah satu pekerja yang enggan disebut namanya.
Lebih miris lagi, para pekerja tidak menggunakan APD) alat perlindung diri tenaga kerja, maupun pendampingan dari pengawas proyek. Ini membuka dugaan bahwa proyek tersebut tidak dikelola secara profesional dan rawan penyimpangan.
Masyarakat setempat juga mempertanyakan transparansi anggaran serta pengawasan dari pemerintah daerah. Jika dibiarkan, pola seperti ini hanya akan memperkuat budaya ketidakadilan terhadap para pekerja kecil yang seharusnya menjadi pihak yang paling diuntungkan dari proyek pembangunan desa.
“Kalau proyek desa saja dikelola seperti ini, bagaimana bisa bicara soal pemerataan ekonomi? Pemerintah jangan tutup mata,” tambah warga lainnya dengan nada kecewa.
Pihak terkait, baik dari pemerintahan desa maupun instansi pelaksana proyek, hingga berita ini diturunkan belum bisa dikonfirmasi awak media memberikan klarifikasi resmi. Masyarakat dan pekerja berharap ada audit terbuka dan pengawasan ketat agar pelaksanaan proyek tidak hanya menjadi formalitas, melainkan benar-benar membawa manfaat nyata, jajang.
Laporan: M. Sahim
