Global Rise TV (SUKABUMI) – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Sukabumi resmi meningkatkan status penanganan kasus dugaan tindak pidana korupsi di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sukabumi dari tahap penyelidikan ke penyidikan.
Kasus ini berkaitan dengan dugaan penyimpangan anggaran perawatan dan perbaikan kendaraan pick up sampah tahun anggaran 2024, dengan nilai mencapai Rp1,5 miliar. Kepala Kejari Kabupaten Sukabumi, Romiyasi, menyampaikan bahwa peningkatan status perkara ini dilakukan setelah ditemukan indikasi awal yang cukup kuat.
“Bahwasanya penyelidikan sudah kita tingkatkan ke penyidikan, dan saat ini kami sedang menunggu hasil perhitungan kerugian negara,” ujar Romiyasi, didampingi Kasi Pidsus Agus Yuliana Indra Santoso, kepada wartawan, Rabu (14/5/2025).
Dalam proses penyidikan, Kejari telah memeriksa hampir 60 orang saksi, baik dari internal DLH maupun pihak luar yang diduga mengetahui atau terlibat dalam pengelolaan anggaran tersebut. Hingga kini, belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka.
“Sampai saat ini sudah hampir 60 saksi kami periksa. Intinya, kami tinggal menunggu hasil penghitungan kerugian negara. Jika waktunya tiba, kami akan melakukan penangkapan terhadap tersangka,” lanjut Romiyasi di Kantor Kejari Kabupaten Sukabumi.
Pihak kejaksaan menegaskan bahwa penghitungan kerugian negara menjadi langkah krusial dalam menentukan arah lanjutan penyidikan. Untuk itu, Kejari akan segera berkoordinasi dengan Inspektorat agar penghitungan tersebut bisa segera diselesaikan secara resmi.
“Terkait apakah ini fiktif atau tidak, masih dalam pendalaman. Dugaan kami, kerugian negara cukup besar. Saat ini belum ada kendala berarti, dan kami berharap semuanya berjalan lancar hingga proses penghitungan selesai,” pungkasnya.
Kejari menegaskan komitmennya untuk mengusut tuntas kasus ini dan memastikan penegakan hukum berjalan secara profesional dan transparan demi kepentingan publik.
Dani Sanjaya Permas
