Global Rise TV (Sukabumi)– 18 Februari 2025 Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Ciemas menggelar musyawarah bersama tokoh masyarakat dan pemerintah desa guna membahas kinerja Pemerintah Desa (Pemdes) Ciemas dalam menangani dampak banjir yang melanda kawasan Pasar Desa Ciemas beberapa minggu lalu. Musyawarah ini berlangsung pada Selasa (18/02/2025) dan dihadiri oleh berbagai pihak terkait.
Musyawarah ini dihadiri oleh Forkopimcam Ciemas, Satpol PP Ciemas, Kepala Desa Ciemas Wisnu Handito, Ketua BPD Rani Masmalinda beserta jajaran, pendamping desa Suhendar, serta perwakilan tokoh masyarakat, pemuda, dan tokoh perempuan Desa Ciemas.
Ketua BPD Ciemas, Rani Masmalinda, menjelaskan bahwa musyawarah ini diadakan sebagai tindak lanjut atas aduan masyarakat yang merasa tidak puas dengan kinerja pemerintah desa dalam menangani bencana alam, terutama terkait pengerukan aliran sungai yang dangkal, yang diduga menjadi pemicu banjir. Selain itu, transparansi anggaran pembangunan desa juga menjadi salah satu topik utama yang dibahas.
“Kami menerima berbagai keluhan dari masyarakat terkait penanganan bencana alam, terutama terkait pengerukan sungai yang dangkal. Selain itu, ada juga pertanyaan mengenai transparansi anggaran pembangunan di desa. Oleh karena itu, musyawarah ini diadakan agar semua pihak bisa berdiskusi dan mencari solusi terbaik,” ujar Rani Masmalinda.
Dalam musyawarah tersebut, akhirnya disepakati beberapa hal yang menjadi komitmen bersama antara masyarakat dan Kepala Desa Ciemas. Namun, berita acara kesepakatan tersebut belum bisa ditandatangani hari ini karena masih perlu dikaji lebih lanjut oleh Kepala Desa Ciemas. Rencananya, kesepakatan ini akan difinalisasi dan ditandatangani pada Jumat mendatang.
Camat Ciemas, Usep Suplita, S.E., M.Si., menyampaikan bahwa Forkopimcam hadir untuk memfasilitasi jalannya musyawarah ini. Kehadiran mereka juga bertujuan untuk meredam ketegangan pasca-aksi penyegelan kantor Kepala Desa oleh warga beberapa hari lalu.
“Kami berharap musyawarah ini dapat menjadi masukan konstruktif bagi Pemdes Ciemas. Aspirasi yang disampaikan masyarakat harus dipandang sebagai kritik membangun untuk kemajuan desa ke depan. Kami juga mengimbau agar aspirasi disampaikan melalui lembaga resmi desa seperti BPD, bukan dengan aksi penyegelan,” jelas Usep.
Sementara itu, salah satu tokoh masyarakat, Sugianto alias Ujang Botak, turut mengkritik kinerja Kepala Desa Ciemas. Ia menilai bahwa Kepala Desa kurang responsif terhadap masyarakat, bahkan sebelum terjadinya bencana banjir.
“Kami mengkritisi sikap Kepala Desa yang kurang peduli terhadap masyarakat. Sejak awal pelantikannya, sudah terlihat bahwa beliau kurang menunjukkan peran sebagai pemimpin yang seharusnya lebih dekat dengan warga,” ujar Sugianto.
Musyawarah yang berlangsung di Balai Desa Ciemas ini berjalan dengan tertib, aman, dan lancar. Diharapkan, hasil dari pertemuan ini dapat menjadi langkah awal dalam memperbaiki hubungan antara pemerintah desa dan masyarakat, serta meningkatkan penanganan bencana di masa mendatang.
Ujang Supyani
